REPUBLIKA.CO.ID, REMBANG -- Jaringan Matahari melalui organ sayapnya, Jaringan Nelayan Matahari (JNM), menggelar Rembug Indonesia Maju bersama Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Rembang, Jumat (8/2). Rembug ini dihadiri lebih dari 1.000 nelayan yang tergabung dalam Jaringan Nelayan Matahari (JNM) Kabupaten Rembang.
Pembina Jaringan Matahari, Bagus Suksmo Djati Nur Buwono mengungkapkan, tidak bisa dipungkiri nelayan merupakan ujung tombak dan juga suksesor dari kebijakan poros maritim Pak Jokowi. Sehingga dukungan nelayan untuk mewujudkan hal tersebut menjadi sangat penting dan satu keharusan.
"Alhamdullilah, dukungan tersebut ditunjukkan oleh para nelayan bersama-sama dengan Pak Luhut hari ini," kata Bagus Suksmo Djati dalam keterangan persnya kepada wartawan.
Sebagaimana diketahui, Rembug Indonesia Maju yang mengusung tema Nelayan Bersama Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan akan dilakukan di beberapa daerah, di Pantai Utara Jawa, Lampung dan Madura.
"Ini rembug yang pertama, dan besok, hari sabtu, rembug yang kedua akan kami selenggarakan di Tegal. Sebelumnya di Tegal kami terlebih dahulu adakan deklarasi dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 Jokowi-KH Ma'ruf Amin," terang Bagus Suksmo Djati.
Sementara itu, Ketua Umum Kornas Jaringan Matahari, Sutia Budi mengatakan, hadirnya tokoh seperti Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara ini menjadi bukti konkrit kepeduliannya terhadap kehidupan nelayan. "Ini juga jadi cerminan komitmen Pak Luhut untuk berkontribusi memajukan nelayan dan mewujudkan Indonesia Maju," kata Sutia Budi.
Budi juga menegaskan bahwa Jaringan Nelayan Matahari (JNM) sebagai organ sayap Jaringan Matahari (JM) sudah mendeklarasikan diri mendukung Bapak Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya, guna mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia.
"Kami akan bekerja secara maksimal untuk memenangkan pasangan Ir. H. Joko Widodo - KH. Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 sebesar 80 persen di daerah pesisir Jawa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika