REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Patriot Garuda Indonesia Gus Nuril Arifil Husein alias Gus Nur mengimbau masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak menuntut Fadli Zon meminta maaf kepada Kiai Haji Maimoen Zubair atau Mbah Moen. Gus Nur menilai, tuntutan itu hanya akan menghabiskan energi positif dari pesta demokrasi.

"Enggak usah minta maaf, ngapain menuntut maaf dengan orang seperti itu? Kelasnya Fadli Zon berbeda dengan Mbah Moen. Dia itu preman bukan kiai," kata Gus Nur di Jakarta, Kamis (7/2).

Gus Nur mengibaratkan terminologi Jawa yang memiliki arti orang bujang atau preman tidak memiliki sopan santun. Sehingga, dia mengatakan, tidak perlu menuntut permohonan maaf dari para preman.

Menurut Gus Nur, kiai sekaliber Mbah Moen tidak akan turun harkat dan martabatnya sebagai ulama besar hanya karena puisi Fadli Zon. Dia mengatakan, sebagai seorang kiai tentu, Mbah Moeh sudah biasa dicaci maki.

"Rasulullah saja dihujat, dicaci dimaki biasa saja. Yang bisa menurunkan derajat ulama hanya Allah SWT," katanya.

Kendati demikian, Gus Nur hanya menyayangkan orang sekelas Fadli Zon bisa duduk di bangku dewan sebagai wakil rakyat Indonesia. Dia mengatakan, kelakar Fadli Zon padahal sudah terlihat sebelum Wakil Ketua Umum Gerindra itu mendapat jatah kursi parlemen.

Sebelumnya, Mbah Moen salah mengucap nama Jokowi menjadi Prabowo sebagai presiden 2019-2024 dalam doanya. Mbah Moen kemudian mengklarifikasi doa itu dan mengatakan bahwa yang ia doakan ialah Jokowi agar kembali terpilih menjadi pemimpin negara.

Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membuat puisi bernada sindiran berjudul 'Doa yang Ditukar' untuk merespons kesalahan pembacaan doa KH Maimun tersebut. Fadli pun selanjutnya dikecam oleh sebagian kalangan Nahdliyin.

Fadli Zon memang belum secara resmi merespons gelombang protes terhadap puisi "Doa yang Ditukar". Namun, pada Selasa (5/2) Fadli sempat membalas pertanyaan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin lewat Twitter. Menurut Fadli, puisinya tidak merujuk kepada Mbah Moen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika