REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan sebagai upaya preventif penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), pemerintah provinsi (pemprov) menggenjot kader juru pemantau jentik (jumantik) untuk melakukan tugasnya. Mereka akan memastikan tak ada genangan dan potensi tumbuhnya jentik nyamuk Aedes aegypti.
“Intinya bahwa kegiatan preventif ini akan digenjot, di ujung paling depan adalah jumantik. Mereka berkeliling memastikan bahwa tidak ada genangan, tidak ada potensi-potensi media tumbuhnya jentik-jentik,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (4/2).
Lalu, dia memperingatkan kepada warga DKI Jakarta untuk cepat merespons bila ada tanda-tanda demam berdarah. Respons cepat itu adalah cepat datangi Puskesmas dan memeriksakan diri.
“Jangan menunggu sampai parah, datangi langsung ke puskesmas kemudian periksa. Dan apabila harus dirawat, maka kita akan siap untuk merawat dan kita akan rawat semuanya siapapun yg mengalami DBD, akan kita tampung kita akan rawat dan memang dibebaskan biaya,” kata Anies.
Dia pun memastikan para pasien semua terawat dengan cepat. Sebab, penyebab penyakit DBD ini adalah virus, dimana pemulihannya membutuhkan waktu.
Sementara dalam masa pemulihan itu, kata dia, membutuhkan perawatan yang benar. Dia menceritakan, pihaknya menemukan kasus dimana anak sempat merasa sehat, lalu dibiarkan bermain. “ Akhirnya terjadi pendarahan dan komplikasi. Jadi respons cepat,” ujar Anies.
Anies mengutarakan saat ini di DKI Jakarta masih terdapat banyak kasus DBD. Kebanyakan, kasus itu terjadi di tempat-tempat yang dekat dengan ladang, kebun, di perumahan yang memiliki lahan-lahan terbuka.
“(Jakarta) Selatan masih banyak ruang terbuka, dan ruang terbuka itu yang jadi tempat tumbuh kembang nyamuk,” jelas dia.
Menurut catatannya, jumlah terbanyak ditemukannya kasus DBD adalah sebanyak 297 kasus di Jakarta Selatan, 248 kasus di Jakarta Timur, 233 kasus di Jakarta Barat, 57 kasus di Jakarta Utara, dan 43 kasus di Jakarta Pusat. Di Kepulauan Seribu, tak ditemukan kasus.
Perihal Instruksi Gubernur (Ingub), pihaknya telah selesai menggodoknya. Saat ini, tindakan pencegahan telah berjalan meskipun Ingub belum diturunkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
