Di lain pihak, Wali Kota Jolo Kherkar Tan mengungkapkan keraguannya terhadap efektivitas pengamanan yang dilakukan pemerintah sebelumnya ledakan terjadi. Tan meminta kelompok hak asasi manusia melakukan pencarian fakta independen atas serangan ini.
"Saya khawatir pengeboman ini berakhir untuk menutup-nutupi kesalahan," kata Tan.
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi sebelumnya menyampaikan masih menunggu hasil identifikasi pelaku bom bunuh diri gereja di Filipina. “Kita mendengar adanya kabar bahwa pelakunya warga Indonesia, dari kemarin saya sudah berkomunikasi dengan otoritas Filipina namun sampai pagi ini belum terkonfirmasi hasil identifikasinya,” kata Menlu Retno, di Padang, Sabtu (2/2).
Menurut dia, dari hasil komunikasi yang proses investigasi dan identifikasi masih berlangsung. "Hari ini saya masih akan terus melanjutkan komunikasi dengan otoritas Filipina untuk memastikannya,” ujar dia lagi. Retno mengatakan, sepengetahuan Kemenlu, informasi yang menyebut pelaku adalah WNI masih berupa hipotesis dan masih perlu dipastikan.
Direktur Deradikalisasi Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irfan Idris juga mengatakan pihaknya masih menunggu informasi resmi dari otoritas Filipina soal suami-istri pelaku bom di Jolo. Menurut Irfan, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Filipina soal keterlibatan suami-istri tersebut.
"Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi resminya. Sementara masih menunggu juga," ujar Irfan ketika dihubungi Republika, Ahad (3/2). Karena itu, menurut dia, BNPT belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.
Serangan-serangan di Filipina terjadi sepekan selepas warga di bagian selatan Filipina ikut serta dalam referendum penetapan Hukum Organik Bangsa Moro yang jadi landasan penentuan kawasan otonomi administratif di wilayah mayoritas Muslim tersebut.
Hasil referendum yang diumumkan pada 25 Januari lalu menunjukkan, 85 persen pemilih mendukung regulasi itu dan secara resmi mengamanatkan dibentuknya Daerah Otonomi Bangsamoro yang meliputi provinsi Basilan, Lanao del Sur, Manguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, dan Kotabatu.
Melalui regulasi itu diatur bahwa wilayah selatan itu tetap masuk dalam wilayah Filipina, meski memiliki regulasi-regulasi lokal yang khas. Hal tersebut bertentangan dengan keinginan kelompok separatis dan ekstremis yang menginginkan kemerdekaan Bangsamoro sepenuhnya dari Filipina. (dian erika nugraheni/reuters)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
