REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti lantaran proses perizinan kapal yang masih dianggap lama. Di depan ratusan pengusaha industri perikanan dan nelayan yang diundang ke Istana Negara, Presiden meminta Susi dan jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membangun sistem perizinan berbasis teknologi yang makan waktu lebih singkat untuk menerbitkan izin, baik Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
"Waktu 20 hari itu masih lama. Di BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) saja, dulu bertahun-tahun sekarang dua jam keluar sembilan jenis izin. Zaman kayak gini, zaman IT, masa izin masih berhari-hari," ujar Jokowi di Istana Negara, Rabu (30/1).
Teguran Jokowi kepada Menteri Susi ini muncul setelah seorang pengusaha kapal dari Indramayu, Jawa Barat, Suwarto, mengaku masih butuh waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan perpanjangan SIPI. Pemilik kapal di atas 30 GT (tonase kotor) ini menyebutkan bahwa percepatan perizinan pun baru dirasakan dalam dua bulan terakhir, sejak Desember 2018 lalu. Pengakuan Suwarto ini pun ditanggapi beragam oleh pengusaha lain yang hadir di Istana Negara, ada yang sepakat bahwa perizinan kini lebih cepat, namun ada pula yang menilai perizinan saat ini masih lambat.
"Ini ada yang (bilang) enggak, ada yang benar. Intinya (mengurus izin) masih belum cepat ya," ujar Jokowi.
Pihak KKP sendiri sempat berdalih bahwa molornya penerbitan izin disebabkan laporan keuangan yang diberikan para pengusaha perikanan masih banyak yang perlu direvisi. Menanggapi ini, Presiden meminta kementerian yang dipimpin Menteri Susi untuk memberikan pelatihan bagi para pengusaha perikanan terkait cara pembuatan laporan keuangan yang baik dan benar.
"Diajarin mereka agar laporan keuangan benar. Laporan dari pengusaha benar, KKP juga harus bener dan cepat. Dua-duanya dong cepat," kata Jokowi.
Sebetulnya, proses pengurusan izin di era Menteri Susi diakui lebih cepat dibanding dulu. Suwarto menyebutkan, di masa lalu dirinya butuh waktu hingga 11 bulan untuk mengurus izin kapal. Meski begitu, Presiden menganggap proses berminggu-minggu masih lama. Jokowi ingin perizinan kapal bisa rampung hanya dalam hitungan jam atau hari.
"Baik di Perhubungan atau KKP semuanya harus diperbaiki dan dibenahi. Kita blakblakan gak apa-apa. Yang dulu gak usah diurus namun ke depan kecepatan perizinan harus baik. Tidak musim, ngurus datang bolak balik nggak rampung-rampung," jelas Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
