REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Jabar mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015. Sertifikat itu diserahkan langsung oleh Komisaris Utama Lembaga Sertifikasi International Certification Services Managament (ICSM) Indonesia, Tonny Soenanto, di Kantor Kanwil DJBC Jabar, Selasa (29/1).
Menurut Kepala Kanwil DJBC Saipullah Nasution, di seluruh Jabar, Kanwilnya memiliki tujuh kantor pelayanan. Saat ini, yang sudah tersertifikat ISO ada empat. Sisanya, masih diproses. Yakni, Cirebon, Cikarang, dan Tasikmalaya.
"Kantor yang sudah tersertifikat ISO ada di Purwakarta, Bogor, Kota Bandung dan Bekasi," ujar Saipullah.
Karena itu, Saipullah mendorong semua kantor pelayan yang ada di wilayahnya untuk tersertifikasi ISO. Sebab, kata dia, kantor pelayanan justru berhadapan langsung dengan masyarkat.
"Saya berharap, 2019 tiga kantor yang belum harus sudah ISO semuanya," katanya.
Saipullah menjelaskan, kantor yang mendapatkan ISO tersebut artinya layanannya sudah terstandar internasional. Salah satu persyaratannya, adalah kantor modern.
"Direktorat bea cukai salah satu kantor yang visinya ingin jadi kantor terkemuka di dunia. Nah, untuk mencapai terkemuka itu harus ada standar internasional dengan ISO," katanya.
Persyaratan lainnya adalah semua harus membuat zona integritas. Karena, pelayanan yang diberikan pada masyarakat harus bersih bebas dari korupsi.
"Semua kantor layanan di Jabar tahun ini pun harus membuat zona integritas. Ini, diprogramkan palarel ISO dan zona integritas," katanya.
Zona integritas, kata dia, adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunya komitmen untuk menjadi wilayah yang bebas dari korupsi (WBK). Sehingga, kualitas pelayanan pada publik pun bisa meningkat. "Kami, tadi semua sudah menandatangani dukungan adanya zona integritas ini," katanya.
Komisaris Utama Lembaga Sertifikasi International Certification Services Managament (ICSM) Indonesia, Tonny Soenanto, mengatakan, ISO 9001:2015 ini merupakan suatu standar internasional untuk sistem manajemen mutu. Di dalamnya, berisi tentang persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilian.
"Tujuannya, untuk menjamin organisasi akan memberikan produk/jada sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa serta berbasiskan analisis risiko," katanya.
Tonny menjelaskan, ada 14 layanan DJBC Jabar yang sudah tersertifikasi. Di antaranya, pemberian izin penyelenggara pengusaha kawasan berikat, pemberian persetujuan perubahan izin kawasan berikat, pelayanan penerbiyan surat KEP Niper pembebasan dalam rangka KITE, pelayanan keberatan dan lain-lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika