REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mengevaluasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Evaluasi terkait pengaturan transportasi di Jabodetabek yang bersinergi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Budi mengatakan evaluasi juga termasuk wacana penggabungan operasi BPTJ dengan Pemprov DKI. "Akan dievaluasi sistem regulator BPTJ bagaiamana kolaborasinya dengan kereta dalam kota dengan DKI apakah bisa 'di-merged' atau kerja sama operasi, katanya saat ditemui di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1).
Ia menambahkan hal itu agar kebijakan yang dikeluarkan bisa terpadu. "Supaya operasinya menerus bisa ditentukan pengenaan tarif subsidi, mengenai jam dan pengelolaan antarmoda," katanya.
Budi mengatakan yang berhubungan dengan hal-hal teknis akan dibahas minggu ini. "Satu ide baik Pak Wapres mengkoordinir kita semua, DKI diberi kesempatan memimpin agenda itu kemarin dengan pak Wapres disepakati ada duah hal, hal-hal sifatnya teknis kita rapatkan dalam minggu ini," katanya.
Pernyataan tersebut menyusul hasil rapat integrasi transportasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di mana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditugaskan untuk menyusun rencana pembangunan transportasi di Ibu Kota untuk 10 tahun ke depan.
Dihubungi terpisah, Pengamat Transportasi Universitas Soegijapranata Djoko Setijowarno mengaku pesimistis rencana 10 tahun dibuat dalam satu bulan. "Rencana 10 tahun hanya dibuat dalam waktu saru bulan, terasa aneh," katanya.
Ia menambahkan BPTJ sudah melakukan kajian tentang permasalahan transportasi di Jabodetabek, jadi dinilai tidak perlu ada kajian tambahan. "Sekarang tinggal melaksanakan saja, tidak perlu ada kajian tambahan lagi karena lingkupnya sudah bukan sekedar Kota Jakarta saja, tapi menggapai Bodetabek," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika