REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wawasan kebangsaan harus terus diberikan kepada segenap elemen masyarakat untuk memperkuat integritas dan motivasi dalam menjalankan pembangunan dan kemajuan bangsa. Kepala BNPT, Suhardi Alius, mengungkapkan secara universal pembangunan suatu bangsa itu ada di sektor pajak. Dengan demikian, para pelaku perpajakan harus terus diberikan wawasan kebangsaan.
“Mereka butuh pencerahan wawasan kebangsaan untuk memotivasi dan mengantisipasi berbagai dinamika masyarakat serta deteksi dini radikalisme dan terorisme, agar mereka punya integritas dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Pasalnya dinamika perkembangan dunia informasi digital perlu diantisipasi, terutama efek-efek negatifnya,” kata Suhardi Alius saat pembekalan wawasan kebangsaan dan pemahaman bahaya radikalisme dan terorisme pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Dirjen Pajak di Gedung Mari’e Muhammad Dirjen Pajak, Jakarta, Rabu (23/1).
Pada kesempatan itu, mantan Kabareskrim Polri itu banyak menyentuh masalah kemanusiaan. Menurutnya, sisi kemanusiaan bisa menjadi motivator seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia berharap dengan wawasan kebangsaan serta pemahaman radikalisme dan terorisme yang diberikan, para pelaku pajak di Indonesia bisa bekerja penuh motivasi dan tidak ada keraguan sepanjang untuk kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
Sebelumnya, di awal paparan, Komjen Suhardi Alius mengingatkan para peserta Rapimnas Dirjen Pajak 2019 untuk kembali menghayati ucapan founding father Soekarno bahwa “perjuangan lebih mudah karena melawan penjajah, sementara perjuangan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri”.
“Sekarang ucapan itu terbukti. Dulu bangsa kita bisa mengusir penjajah meski dengan bambu runcing, sekarang apa yang terjadi. Antar anak bangsa saling berkelahi, saling memaki, saling membenci akibat hoaks dan ujaran kebencian yang merajalela di media sosial (medsos). Bahkan karena beda pilihan kuburan dimasalahkan. Kita harus punya integritas untuk menghadapi ini,” paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika