REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan fokus membuat perencanaan integrasi transportasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Salah satu hal yang menjadi fokus perhatian pemprov adalah penambahan armada untuk transportasi massal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Transportasi DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menyebut pihaknya telah menginisiasi integrasi bus kecil, sedang, maupun besar. “Kita sudah melakukan perhitungan dan kajian. Kalau misalnya angkutan bus kecil ini diintegrasikan dalam satu platform itu, kilometer tempuhnya layanan Transjakarta itu sampai 2.000 kilometer (km),” jelas Sigit di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (29/1).
Menurutnya, integrasi menjadi kunci keberhasilan transportasi untuk mendorong modal share atau pembagian ke arah yang lebih baik. Sebab saat ini, kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) masih di angka 19 persen walaupun mengalami peningkatan.
Dia menyebut, pihaknya harus berupaya lebih keras lagi untuk mencapai target PSO 60 persen. Salah satunya adalah dengan menggunakan rekayasa trayek dan juga integrasi transportasi.
Baca juga, Integrasi Transportasi Selesai Dibangun 10 Tahun
Dia tak memungkiri jumlah armada transportasi massal tersedia di DKI Jakarta masih jauh dari target. Dalam catatannya, untuk terintegrasi dengan wilayah Jabodetabek, bus kecil sendiri di DKI Jakarta masih butuh 30 ribu unit. Sementara, jumlah bus sedang masih harus diperbanyak lagi sampai 3.000 unit, dan bus besar harus ditambah sampai sekitar 2.300-an unit. Jumlah itu ditargetkan sampai 2030 nanti.
Lain halnya dengan kondisi di DKI Jakarta sendiri. Program integrasi Jak Lingko, kata dia, memiliki target penambahan bus mencapai 8.000 unit. Sebab, total pengoperasian Jak Lingko sendiri membutuhkan armada sebanyak sekitar 8.300 unit.
“Ya itu yang kita targetkan Jak Lingko 8.329 bus kecil. Penambahan armada yang bergabung, iya. Tetapi kalau kita bicara revitalisasi armada kita mengacu pada Perda (Peraturan Daerah) Nomor 52 Tahun 2014,” jelas dia.
Penambahan armada bus sedang sendiri, kata dia, juga telah dilakukan pembahasan pada 21 Januari lalu. Kontrak lokal dengan para penyedia bus sedang atau operator juga saat ini tengah beproses.
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengusulkan pembangunan infrastruktur masif di DKI akan dilakukan secara cepat dan dikerjakan secara bersamaan dalam kurun waktu 10 tahun. Hal itu guna tercapainya integrasi transportasi dan tata ruang di wilayah Jabodetabek.
Selain itu, Anies juga mengusulkan pembangunan jalur kereta api dalam kota. Hal itu bertujuan agar di dalam kota Jakarta sendiri nantinya tak akan ada lagi perlintasan sebidang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika