Selasa 29 Jan 2019 16:11 WIB

Kadinkes: Jatim tidak Perlu KLB Demam Berdarah

Tidak semua kabupaten/kota memenuhi kriteria untuk ditetapkan KLB DBD.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani
Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) saat menjalani perawatan
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Pasien Demam Berdarah Dengue (DBD) saat menjalani perawatan

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kohar Hari Santoso mengatakan, di Jatim tidak perlu ditetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) terkait penyakit demam berdarah (DBD). Menurut Kohar, tidak perlunya ditetapkan KLB di Jatim, karena tidak semua kabupaten/kota memenuhi kriteria untuk ditetapkan KLB DBD.

"Secara Jatim belum bisa menetapkan KLB (DBD). Karena tidak semua kabupaten/ kota kondisinya separah itu," kata Kohar di Surabaya, Selasa (29/1).

Kohar mengatakan, penetapan KLB hanya dilakukan di kabupaten/ kota yang peningkatan penderita DBD-nya signifikan. Seperti di Ponorogo, yang pemerintah daerahnya sudah menetapkan KLB DBD di wilayah tersebut. Di Ponorogo, sudah ada tiga pasien DBD yang dinyatakan meninggal dunia selama 2019.

"Ponorogo sudah menyatakan daerahnya KLB karena peningkatan kasus yang signifikan, artinya akan ada gerakan yang lebih massif untuk mengatasi keadaan. Nanti Jatim akan melihat, jika Ponorogo bisa menyelesaikan permasalahan, bisa terselesaikan," ujar Kohar.

Jika dilihat berdasarkan data yang ada, sebenarnya korban meninggal di Kabupaten Kediri lebih banyak dibandingkan di Kabupaten Ponorogo. Korban meninggal akibat DBD di Kabupaten Kediri pada 2019 mencapai 12 orang. Namun demikian, belum ada pernyataan KLB di kabupaten tersebut.

Kohar mengkui, dibanding tahun sebelumnya, pada Januari 2019 memang terjadi peningkatan penderita DBD di Jatim. Namun demikian, kata dia, dalam lima hari terakhir, jumlah pasien yang masuk rumah sakit akibat terjangkit DBD semakin landai.

"Namun dalam lima hari belakangan cukup landai jumlahnya (pasien pemderita DBD). Mudah-mudahan sebagai tanda jumlah DBD sudah berkurang," kata Kohar.

Kohar pun tidak ingin mempermasalahkan meski Jatim menempati peringkat ke-5 terbanyak warganya terjangkit penyakit DBD. Menurutnya, pperingkat itu tidak penting. Kohar berpendapat, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat bertindak dalam penanganan kasus tersebut.

"Peringkat berapa pun harus menghadirkan gerakan agar masyarakat tidak sakit, seperti upaya pencegahan dengan mengatasi sarang nyamuk, membersihkan bak yang ada jentik nyamuk, dan pemahaman masyarakat agar tidak ketularan," kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement