REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Yeyen Rostiyani
CARACAS -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro menutup kadutaan besar dan konsulat Venezuela di Amerika Serikat serta menarik semua diplomatnya. Ia juga memberi waktu hingga Ahad (27/1) agar diplomat AS meninggalkan Venezuela.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Kamis, Maduro menyebut AS memimpin provokasi terhadap Venezuela. Hal ini dilakukan setelah AS mendeklarasikan pemerintahan Maduro "tidak diakui".
"Mereka (AS--Red) merasa punya hak kolonial di Venezuela, tempat mereka bertindak semua mereka," ujar Maduro, dikutip Aljazirah, Jumat (25/1).
Ia telah menyatakan untuk memutus hubungan diplomatik dan politik dengan pemerintahan Donald Trump yang imperialis dan menarik semua staf diplomat dan konsuler Venezuela.
Meski diancam Maduro untuk hengkang paling lambat Ahad, Pemerintah AS mengabaikan perintah Maduro karena ia tidak diakui sebagai presiden Venezuela yang sah. AS hanya menarik staf diplomatik yang tidak esensial.
Sejumlah diplomat dan keluarga mereka dilaporkan beriringan menuju bandara di Caracas. Sebuah surat yang berasal dari staf keamanan di Kedubes AS di Venezuela meminta pengawalan polisi setempat untuk mengawal 10 kendaraan. Surat tersebut bocor ke media sosial pada Jumat (25/1).
Venezuela terjun ke dalam ketidakpastian setelah Rabu (23/1) lalu tokoh oposisi Juan Guaido (35 tahun) memproklamasikan diri sebagai penjabat presiden. Guaido adalah presiden Majelis Nasional Venezuela. Ia berhasil mendapat pengakuan dari AS dan sejumlah negara di kawasan Amerika Latin, termasuk Brasil, Argentina, dan Kolombia.
Spanyol bahkan mendorong Uni Eropa (UE) mendukung Guaido jika Maduro tak kunjung menggelar pemilihan umum sesuai tenggat yang ditetapkan. Tenggat ini dibahas pada Jumat (25/1) oleh para pejabat UE dari 28 negara anggota di Brussels.
Tenggat itu, kata Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrel, harus singkat dan segera. Namun, ia tidak memerinci lebih jauh. Menurut menteri berhaluan sosialis sekaligus mantan presiden Parlemen Eropa ini, pemilu yang adil hanya bisa dijamin dengan kehadiran pengamat internasional.
"Kami mencoba mencari solusi yang menghindari konfrontasi dan lebih banyak korban," kata Borrel kepada wartawan.
Laman BBC menyebutkan, Menteri Luar Negeri AS meminta Dewan Keamanan PBB untuk bersidang pada Sabtu (26/1) ini. Dalam pertemuan Organisasi Negara Amerika (OAS) pada Kamis, Pompeo menyebut pemerintahan Maduro 'bangkrut' secara moral dan tidak demokratis hingga ke akar.
Pemerintahan AS dilaporkan sedang berupaya mengucurkan dana bantuan kepada Guaido. AS ingin memastikan bahwa pendapatan negara Venezuela dari minyak mengalir ke tangan Guaido. Saat ini, tokoh oposisi Venezuela itu berada di lokasi yang tidak ketahui umum.
Kepala Lembaga Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet pada Jumat mengungkapkan kekhawatirannya terhadap situasi di Venezuela. Kondisi di sana, kata mantan presiden Cile ini, "mungkin dapat segera di luar kendali dan bisa menjadi bencana."
Bachelet juga menyerukan investigasi independen atas klaim bahwa pasukan keamanan Venezuela menggunakan kekuatan berlebihan untuk menumpas pengunjuk rasa pekan ini.
Amnesti untuk Maduro
Guaido menyatakan sudah berupaya menjangkau semua sektor termasuk militer untuk mengakhiri krisis di negaranya. Namun, sejauh ini militer masih mendukung Maduro.
"Tantangan kami adalah menggelar pemilu yang adil dan kami ingin menggelarnya sesegera mungkin. Namun, kami hidup di bawah kediktatoran," kata Guaido kepada Univision, televisi AS berbahasa Spanyol, yang dikutip BBC.
Sebelumnya, Guaido mengatakan kepada Financial Times, "Tak seorang pun ingin hidup seperti ini, apa pun pandangan politik mereka: orang harus hidup selama lima atau enam bulan tanpa air bersih di rumah mereka, tanpa obat-obatan, tanpa uang yang cukup untuk membeli makanan."
Ia mengisyaratkan untuk memberi Maduro amnesti atau pengampunan hukum jika ia mau menyerahkan kekuasaannya. Alasannya, hal itu juga pernah terjadi di Cile.
"Amnesti tersedia bagi semua pihak yang siap memulihkan aturan sesuai konstitusi," ujar Guaido, dikutip BBC.
Sementara itu, Rusia menawarkan diri menengani pertikaian di Venezuela. Laporan kantor berita RIA mengutip Alexander Shchetinin, direktur Amerika Latin di Kementerian Luar Negeri Rusia. Ia menyebutkan, Rusia siap bekerja sama dengan semua kekuatan politik yang bertindak secara bertanggung jawab.
BACA JUGA: Dukungan Tokoh Kian Yakinkan Jokowi-Ma'ruf Menang di Jatim
Ikuti Whatsapp Channel Republika
