REPUBLIKA.CO.ID, METRO - Gerakan Muda Peduli Nusantara (GMPN) Provinsi Lampung menggelar deklarasi mendukung kebijakan pro-rakyat. Deklarasi tersebut mengusung sejumlah komitmen, antara lain menjaga keutuhan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Juga sejumlah komitmen terkait bidang politik dan pembangunan.

GMNP Provinsi Lampung, dalam keterangan persnya, menyebutkan di bidang politik menegaskan pentingnya komitmen mewujudkan Pemilu 2019 yang berlangsung dengan aman, damai, dan kondusif. Ditegaskan pula komitmen untuk memilih pemimpin yang mengedepankan visi misi dan program serta kinerja yang dapat direalisasikan secara terukur serta pro terhadap rakyat.

GMNP juga berkomitmen menolak tindakan provokatif dalam bentuk apapun, yang dapat merusak tatanan demokrasi dan memecah belah masyarakat. Selain itu, ditegaskan pula komitmen mendukung program percepatan pembangunan infrastruktur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Deklarasi tersebut dibarengi dengan gelaran diskusi publik bertema 'Mendukung Kebijakan Pemerintah yang Berpihak Kepada Rakyat'. Dalam diskusi tersebut, Asisten 1 Kota Metro, Ridwan, mengatakan kebijakan publik mesti didukung beberapa faktor. Setidaknya, menurut Ridwan, ada tiga faktor pendukung kebijakan publik, yaitu keterbukaan informasi publik, realisasi pembangunan yang bertahap, serta kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Selain Ridwan, hadir pula Andrean Saefudin, pemerhati kebijakan publik. "Kaum muda mesti terlibat aktif dalam kebijakan pembangunan, di tingkat pusat maupun daerah," ujar Andrean dalam diskusi yang digelar pada Kamis (24/1), di Gedung KNPI Kota Metro, Lampung. Sedangkan Suhairi, akademisi IAIN Jurai Siwo, mengatakan kebijakan pembangunan perlu terus dievaluasi dan menjadikan perbaikan taraf hidup masyarakat sebagai tolak ukur. Implementasi kebijakan publik dan pembangunan tentunya bertujuan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika