Kamis 24 Jan 2019 08:47 WIB

Kementerian PUPR Bangun Infrastruktur Berefek Ganda

Kementerian PUPR memperhitungkan efek berganda sejak perencanaan hingga pemanfaatan

Red: EH Ismail
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi pembicara dalam acara Indonesia Development Forum & Business Summit bertema “Opportunity 2019 dan Beyond Infrastructures” yang digelar oleh Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (Katsgama) bekerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kadin Indonesia, di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (22/1).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjadi pembicara dalam acara Indonesia Development Forum & Business Summit bertema “Opportunity 2019 dan Beyond Infrastructures” yang digelar oleh Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (Katsgama) bekerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kadin Indonesia, di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (22/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pembangunan infrastruktur merupakan suatu keniscayaan karena bila ingin maju suatu negara tidak pernah berhenti membangun infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah jangka panjang.

“Amerika dan Cina yang sudah bagus infrastrukturnya saat terjadi krisis. Yang dibangun oleh kedua negara tersebut adalah infrastruktur karena akan menimbulkan efek berganda (multiplier effect). Pembangunan infrastruktur juga harus dilakukan secara efisien sesuai dengan kebutuhan,” kata Wapres pada acara Indonesia Development Forum & Business Summit bertema “Opportunity 2019 dan Beyond Infrastructures” yang digelar oleh Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada (Katsgama) bekerjasama dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kadin Indonesia, di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (22/1).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menjadi salah satu pembicara pada acara tersebut mengatakan, pembangunan infrastruktur sebagai program prioritas Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam empat tahun ini telah berdampak pada pertumbuhan kawasan seperti metropolitan perkotaan, perbatasan, ekonomi khusus dan pariwisata. Ketersediaan infrastruktur juga akan mendukung revitalisasi industri manufaktur Indonesia agar bisa berdaya saing sehingga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.

“Dalam membangun infrastruktur, Kementerian PUPR sudah memperhitungkan efek berganda (multiplier effect) yang diharapkan sejak dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatannya,” ujar Basuki.  

Basuki menuturkan, capaian pembangunan infrastruktur yang dikerjakan Kementerian PUPR selama empat tahun (2015 – 2018) dan rencana 2019. Untuk mendukung ketahanan air dan pangan, pada 2015 – 2018, Pemerintah telah membangun 56 bendungan, di mana 13 bendungan selesai dan 43  bendungan lainnya dalam penyelesaian konstruksi.

Tahun ini, kata Basuki, akan dibangun sembilan bendungan baru sehingga total bendungan yang dibangun dari 2015 – 2019 adalah 65 bendungan. Jumlah tersebut akan menambah tampungan air di Indonesia di mana pada 2014, Indonesia memiliki 231 bendungan. Selain bendungan, juga dibangun 949 buah embung alami. Untuk 2019, akan ditambah 104 embung, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sehingga total 1.053 embung.

“Untuk saluran irigasi, target pembangunan 1 juta hektare (2015-2019) yang akan menambah luas irigasi kita seluas 8,9 juta hektare,” tutur Basuki.

Dalam pembangunan konektivitas, Kementerian PUPR terus meningkatkan kondisi jaringan jalan nasional tol dan non tol. Pemerintah mendorong pembangunan jalan tol pada ruas jalan yang layak secara ekonomi dan finansial oleh pihak swasta atau melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan demikian anggaran APBN dapat digunakan untuk pembangunan jalan di perbatasan, pulau terdepan dan terpencil.

Pembangungan jalan tol meningkatkan konektivitas dalam rangka memangkas biaya logistik dan meningkatkan pusat pertumbuhan ekonomi di daerah. Hingga tahun 2014, panjang jalan tol di Indonesia 780 Km. Dalam empat tahun (2015-2018), panjang jalan tol di Indonesia yang dioperasikan bertambah 782 Km dan ditargetkan ada tambahan 895 Km jalan tol dioperasikan di 2019, sehingga dalam lima tahun dioperasikan 1.677 Km. 

“Jalan perbatasan juga dibangun di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Jalan Trans Papua sebelumnya sudah dibangun hingga 2014 sepanjang 2.590 Km. Empa tahun terakhir, kita berhasil menyambungkan semua 945 Km, sehingga 2019 dilanjutkan dengan peningkatan kualitas jalannya. Seperti ruas Wamena - Nduga yang ada insiden kemaren semua sudah tembus kecuali jembatannya. Pembangunan jembatan sedang kita laksanakan dengan target akhir 2018 sudah tersambung. Januari 2019, kita mulai lagi membangun jembatan tersebut,” terang Basuki. 

Basuki menjelaskan, sejak2015  hingga 2018, pemerintah telah membangun 3.432 Km jalan nasional, termasuk di dalamnya jalan perbatasan. Pada 2019 akan dibangun tambahan 409 Km jalan baru, sehingga total jalan terbangun hingga 2019 akan menjadi 3.841 Km.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement