REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menginginkan pemerintah perlu memperhatikan kinerja perekonomian dari warung makan rakyat kecil seperti warteg. Perhatian agar tidak terimbas dari kenaikan harga sejumlah bahan pokok.
"Pelaku usaha warteg butuh perhatian seiring merosotnya omset yang disebabkan kenaikan harga-harga bahan pokok," kata Fadli Zon dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu (23/1).
Fadli Zon telah menerima delegasi Koperasi Warteg Nusantara di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/1). Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, dirinya mendapatkan informasi bahwa kenaikan harga bahan pokok juga mengakibatkan omset sejumlah warteg menurun.
Ia mengingatkan bahwa warteg adalah bagian dari ekonomi rakyat kecil sehingga memerlukan penerapan konsep ekonomi kerakyatan guna membantu usaha seperti itu. "Warteg bagi saya adalah ekonomi kerakyatan yang harus dipertahankan. Mungkin yang perlu didukung tempatnya harus rapi dan higienis agar konsumen lebih yakin," ucapnya.
Fadli menginginkan agar pemerintah dapat berkomitmen kuat untuk membesarkan pelaku usaha warteg yang jumlahnya diperkirakan mencapai raturan ribu di berbagai daerah di Nusantara.
Terkait dengan UMKM, Presiden Joko Widodo ketika menghadiri Peringatan HUT Ke-9 Situs Belanja Daring Bukalapak di Balai Sidang Jakarta dengan mengajak pihak swasta bersama pemerintah membangun merek produk-produk UMKM melalui jalur daring. "Saya mengajak Bukalapak agar membangun ekosistem online ini supaya tersambung dengan ekosistem 'offline'-nya," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara tersebut pada Kamis (10/1) malam.
Menurut Kepala Negara, seluruh produk UMKM yang ada di Tanah Air yang berkualitas perlu didukung pemasarannya melalui situs belanja dalam jaringan atau online.
Sebelumnya, Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menetapkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) untuk 2019 mencapai Rp140 triliun, meningkat dibandingkan plafon KUR 2018 sebesar Rp123 triliun. "Untuk bunganya tetap 7 persen (per tahun)," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir di Jakarta, Kamis (27/12) malam.
Ia menjelaskan peningkatan plafon KUR tersebut mempertimbangkan antara lain pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan 5,2 persen, pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48 persen (yoy) tingkat inflasi terjaga di tingkat 2,88 persen sampai dengan September 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika