Rabu 23 Jan 2019 16:04 WIB

Dubes Maroko Jajaki Kerja Sama Provinsi Kembar dengan Yogya

Terdapat kedekatan antara Maroko dan Yogyakarta baik sejarah maupun budaya.

Rep: Neni Ridarineni/ Red: Fernan Rahadi
Dubes Maroko untuk.Indonesia Ouadiâ Benabdellah bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (23/1).
Foto: Republika/Neni Ridarineni
Dubes Maroko untuk.Indonesia Ouadiâ Benabdellah bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (23/1).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Dubes Maroko untuk Indonesia Ouadiâ Benabdellah bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Gedhong Wilis Kepatihan Yogyakarta, Rabu (23/1). Pada kesempatan ini, Benabdellah hanya sendirian sedangkan Sultan HB X didampingi Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal (BKPM) DIY Arief Hidayat.

"Dalam kunjungannya sekitar 30 menit, Benabdellah menyampaikan keinginannya untuk bekerja sama dengan Pemda DIY dalam bentuk sister province (provinsi kembar)," kata Arief usai mendampingi Sultan. Karena, di Maroko ada kerajaan dan di Yogyakarta juga ada kerajaan. Kebetulan Dubes Maroko juga masih dari keluarga kerajaan. 

"Pak Sultan menyarankan kepada Dubes Maroko bila melakukan kerja sama sebaiknya atas inisiatif negara lain dalam hal ini Maroko, karena bisa mempercepat proses," jelas Arief. 

Ia menambahkan, Dubes Maroko yang sudah beberapa kali ke Yogyakarta mengatakan ada kedekatan antara Maroko dengan Yogyakarta, baik secara sejarah maupun budaya. Rakyat Maroko juga sangat menyukai rakyat Indonesia dan sering bertemu di luar negeri serta bercengkerama saat ibadah haji di Makkah.

"Pak Dubes yang sudah beberapa kali datang ke Yogyakarta mengutarakan kalau kedatangan delegasi dari Maroko ke Indonesia tidak pernah menyarankan yang dikunjungi pertama kali ke Bali, melainkan ke Yogyakarta dulu, baru ke Bali," tuturnya. 

"Pertemuan dengan Dubes Maroko sekedar mencoba untuk membangun kerjasama. Tetapi saya minta mereka yang mengambil inisiatif. Kalau inisiatif dari Pemda DIY susah karena harus izin Presiden dulu," kata Sultan pada //Republika//, usai Dubes Maroko untuk Indonesia berpamitan meninggalkan Kepatihan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement