REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, kedua calon presiden yang akan berdebat pada 17 Februari mendatang harus banyak belajar. Sebab, pada debat kedua kandidat capres-cawapres, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan.

"Kalau dulu kan sudah 'bocor' soalnya, sekarang tidak. Berarti harus belajar lebih banyak, konteks dari debat ya itu," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (23/1).

JK menilai, penyelenggaraan debat capres-cawapres tanpa bocoran kisi-kisi pertanyaan menjadi penting bagi masyarakat untuk mengetahui bobot pengetahuan capres-cawapres tersebut. "Ya memang presiden itu pengetahuannya harus luas. Kalau pengetahuannya hanya artinya terbatas, wah bagaimana negeri ini menjadi besar," tambahnya.

Sebelumnya, pada pelaksanaan debat perdana yang diikuti kedua pasangan capres-cawapres, Kamis (17/1), para kandidat telah memperoleh bocoran kisi-kisi pertanyaan sebelumnya. Hal itu menyebabkan pelaksanaan debat capres perdana tersebut menjadi tidak ditanggapi secara antusias oleh masyarakat, Sehingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mengevaluasi debat perdana tersebut.

KPU memutuskan untuk tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua kandidat capres untuk pelaksanaan debat pilpres kedua pada 17 Februari mendatang. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan, kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada Kamis (17/1) lalu, yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.

"Salah satu yang dievaluasi adalah terkait isu pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat. KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik, sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat," kata Wahyu dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu (19/1).

Wahyu menambahkan, dengan ditiadakannya pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan tersebut, diharapkan pelaksanaan debat pilpres dapat berjalan lebih baik dari debat perdana.

"Debat capres-cawapres pertama, dengan tema Hukum, HAM, Korupsi dan Terorisme, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Sebagai pelayan publik dalam bidang kepemiluan, KPU terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika