Belum jelas apakah amandemen ini akan mendapat dukungan parlemen.
Parlemen Inggris akan berdebat dan melakukan pemungutan suara pada 29 Januari. Ketua House of Commons John Bercow akan memutuskan amandemen yang dipilih.
Theresa May, pada Senin (21/1), telah mengusulkan penyesuaian kesepakatannya yang tak diterima parlemen pekan lalu. Namun dia menolak gagasan tentang penyelenggaraan referendum Brexit kedua.
Menurutnya referendum lain akan memperkuat pihak-pihak yang ingin memecah belah Inggris. Selain itu, hal tersebut dapat merusak kohesi sosial dengan merongrong kepercayaan pada demokrasi.
Pada Juni 2016, Inggris menggelar referendum tentang keputusannya hengkang dari Uni Eropa. Sebanyak 52 persen masyarakat Inggris mendukung hal tersebut.
Namun sejak saat itu, Inggris belum berhasil menemukan kesepakatan tentang bagaimana mereka akan meninggalkan Uni Eropa. Sedangkan tenggat waktu London untuk keluar dari Uni Eropa kian mendekat, yakni pada 29 Maret.
Tanpa adanya kesepakatan atau alternatif yang disetujui hingga 29 Maret, Inggris akan pindah ke aturan dasar Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal itu tak diharapkan mengingat produsen yang bergantung pada rantai pasokan yang membentang di seluruh Eropa dan sekitarnya.
Banyak kepala perusahaan terkejut dengan krisis politik yang membekap Inggris saat ini. Mereka menilai Brexit telah merusak reputasi Inggris sebagai tujuan utama investasi asing di Eropa.
"Brexit adalah keputusan ekonomi paling bodoh untuk waktu yang lama, hal terburuk yang dapat terjadi," kata pemimpin perusahaan olahraga asal Jerman, Adidas, Kasper Rorsted.
Dia pun sempat ditanya apakah Brexit dapat dihindari. "Saya pikir kereta sudah meninggalkan stasiun. Secara emosional, saya harap semua pihak bisa sadar," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
