REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua Komisi D Bidang Pendidikan DPRD Kota Surabaya Junaedi menyoroti rencana wali kota setempat membangun sekolah menengah atas gratis. Sekolah tersebut rencananya akan digunakan untuk menampung siswa miskin, anak-anak putus sekolah maupun mereka yang terancam putus sekolah.
"Rencana membangun SMA itu baik, tapi kami berharap agar wali kota berkonsultasi terlebih dahulu ke Gubernur Jatim maupun Kementerian Dalam Negeri," kata Junaedi, Selasa (22/1)
Menurut dia, sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada di pemerintah provinsi, sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota hanya untuk SD dan SMP.
(Baca: Pemkot Surabaya Berencana Bangun SMA Swasta Gratis)
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar rencana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tersebut dikaji ulang agar tidak dianggap melanggar asas kepatuan dan ketaatan terhadap regulasi yang sudah ada.
"Kami lebih sepakat kalau Pemkot Surabaya membangun rumah sakit daerah. Itu lebih baik karena dibutuhkan masyarakat," kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Surabaya ini.
Bahkan, menurut Caleg Surabaya daerah pemilihan lima ini, pemkot jauh jauh hari sudah berencana membangun sejumlah rumah sakit daerah di semua wilayah setempat.
Saat ini rumah sakit daerah yang ada masih berpusat di kawasan Surabaya utara dengan adanya RSUD Shoewandhie dan kawasan Surabaya barat dengan RSUD Bhakti Dharma Husada. Sedangkan untuk Surabaya timur dan selatan belum ada.
"Pernah ada rencana pemkot membangun rumah sakit di daerah Gunung Anyar dan Wiyung. Tapi saat ini belum ada realisasinya," katanya.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebelumnya mengatakan SMA swasta gratis yang akan dibangun dengan menggandeng BUMN, BUMD dan pihak swasta tersebut kualitasnya ditargetkan hampir sama dengan SMK yang banyak pelatihannya.
"Nanti kita banyak pelatihan-pelatihan, sehingga kalau mereka sudah selesai sekolah di situ, maka siap bekerja," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika