REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat intelijen Soeripto mengatakan pembebasan narapidana Ustaz Abu Bakar Baasyir merupakan hak presiden. Namun menurutnya, pemberian pembebasan untuk Ustaz Baasyir kurang tepat waktunya.
"Karena kan presidennya sekarang lagi bertanding, jadi nggak tepatnya ini bisa jadi komoditi untuk mencari simpati atau sebagai komoditi untuk barang dagangan," ujar Soeripto saat dihubungi Republika.co.id, Senin (21/1).
Soeripto menambahkan, tidak heran jika sejumlah pihak melihat upaya tersebut sebagai manuver politik Jokowi. Selain itu terkait adanya kekhawatirkan munculnya kembali aksi terorisme di Indonesia setelah dibebaskannya Baasyir menurutnya hal tersebut tergantung penilaian BNPT.
"Selama ini kan kesan saya BNPT itu masih belum memberikan informasi yang sesungguhnya tentang siapa-siapa yang disebut masih kategori teroris, siapa yang dipelihara sama BNPT yang seakan-akan kesannya ini adalah orang-orang yang sengaja dilepaskan trus kemudian dicap jadi teroris, nah ini mesti jelas dulu," jelasnya.
Kemudian ia juga mempertanyakan kesiapan aparat keamanan dalam mewaspadai ancaman terhadap terorisme. Menurutnya jika aparat keamanan dinilai tidak sanggup mengatasi berbagai isu ancaman terorisme maka bukan sesuatu tidak mungkin kekhawatiran adanya campur tangan asing dalam aksi-aksi terorisme di Indonesia benar terjadi.
"Kalau selama ini masih enggak sanggup ya isu akan bisa berkembang dan masuk akal," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
