REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pihak mengkritik penyelenggaraan debat pertama antara capres-cawapres yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta pada Kamis (17/1) lalu. Menanggapi masukan dan kritik tersebut, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, KPU akan mengubah format debat di debat kedua 17 Februari 2019 nanti.

"Kami dalam rapat pleno sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh debat pertama, dan kita punya format dan mekanisme debat yang lebih baik daripada debat pertama," kata Wahyu di Jakarta, Ahad (20/1).

Wahyu membeberkan sejumlah catatan evaluasi KPU di debat pertama  kemarin. KPU akan merancang debat kedua nanti agar kedua pasangan calon bisa lebih menunjukkan kapasitas dalam menyampaikan visi, misi, gagasan, dan program yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. "Untuk debat kedua, abstraksi kisi-kisi soal yang dibuat panelis tidak akan kita beritahukan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Selain itu, Wahyu mengatakan KPU juga akan memperbarui durasi debat terutama durasi dalam penyampaian visi, misi, dan program kedua kandidat. Selain itu KPU juga akan mempertimbangkan kehadiran pendukung di ruang debat.  

"Karena rakyat merasa tidak nyaman dengan kegaduhan di tayangan itu. Perlu diketahui bahwa KPU itu kan tidak melayani elit, KPU itu melayani rakyat. Jadi kami tentu saja berpihak pada kepentingan rakyat untuk mendapat hak menonton, menyimak, mencermati debat berikutnya itu dengan lebih nyaman dan leluasa," jelasnya.

Wahyu menambahkan tidak menutup kemungkinan panelis debat akan mengaktifkan peran panelis dalam debat berikutnya. KPU rencananya akan melakukan evaluasi internal dengan beberapa pihak besok Senin pukul 16.00 WIB di KPU.

"Besok, Insya Allah setelah rapat kordinasi dengan para pihak kita akan menyampaikam keputusan kita mengenai terkait format dan mekanisme debat," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika