REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo/Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan publik memahami kaitan politik dalam pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. "Publik bisa menilai pasti ada kaitannya dengan politik pembebasan Ba'asyir tersebut. Publik paham dan kami tidak perlu menjelaskan," kata Dahnil di Jakarta, Sabtu (19/1).

Namun, Dahnil enggan mengomentari keterkaitan kebijakan tersebut dengan dukungan pemilih di Solo Raya karena Ba'asyir tinggal di Solo dan markas BPN Prabowo/Sandi di wilayah tersebut. Ia bersyukur pembebasan Ba'asyir direalisasikan atas dasar kemanusiaan karena sudah waktunya Ba'asyir bebas.

"Desember tahun lalu Ba'asyir menolak dibebaskan karena bersyarat. Pada tahun lalu Komnas HAM yang ditandatangani Siane, yang sekarang menjadi anggota BPN Prabowo/Sandi, sudah ajukan pembebasan Ba'asyir. Namun, ditolak oleh Pemerintah," ujarnya.

Ia menilai umat Islam dan kelompok-kelompok lain paham bahwa stigma kalau teroris dialamatkan kepada Islam dan jelas pemilu didekati.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo menyebut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dilakukan demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan. "Ya, yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya, beliau 'kan sudah sepuh, ya, pertimbangannya kemanusiaan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat (18/1).

Presiden yang menugasi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Ba'asyir membenarkan bahwa kondisi kesehatan Ba'asyir yang menurun menjadi pertimbangan utama. Namun, dia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan, termasuk kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika