Ahad 20 Jan 2019 07:05 WIB

Moeldoko: Cawapres Seharusnya tak 'Tenggelamkan' Capres

Sikap Cawapres Ma'ruf Amin yang irit bicara saat debat merupakan hal wajar.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (kanan) dan Direktur Utama BRI Suprajarto (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) BRI dengan HKTI tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Jum'at (18/1/2019).
Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (kanan) dan Direktur Utama BRI Suprajarto (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan seusai penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) BRI dengan HKTI tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Jum'at (18/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi/Ma'ruf, Moeldoko, menjelaskan evaluasi debat perdana pada Kamis (17/1). Moeldoko menjelaskan sikap Cawapres Ma'ruf Amin yang irit bicara saat debat merupakan hal wajar.

Menurut dia, posisi cawapres memang sudah seharusnya tidak banyak bicara sehingga tidak "menenggelamkan" capresnya. "Beliau sebagai cawapres berposisi yang pas bahwa memberikan porsi sebesar-besarnya kepada (calon) presiden. Saya pikir di situ bermain porsi, bermain bagaimana menjaga keseimbangan," jelas mantan Panglima TNI itu  usai menjadi pembicara diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1).

Baca Juga

Di sisi lain, Moeldoko mengapresiasi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak lagi memberikan bocoran kisi-kisi pertanyaan debat kepada peserta Pilpres 2019. "Ya, lebih bagus, (jadi) lebih lepas saja bicara. Toh, semuanya punya pengalaman mengelola negara dengan baik, khususnya Pak Jokowi, ya. Bagi saya sih oke-oke saja," kata Moeldoko.

photo
Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. (Republika/Prayogi)

Sementara itu, KPU RI telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan debat perdana capres dan cawapres. Hasil evaluasi tersebut, KPU menilai pelaksanaan debat perdana belum memuaskan, seperti kritikan dari sejumlah masyarakat.

KPU menilai kekurangan debat perdana tersebut, antara lain, disebabkan oleh kebijakan pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon peserta pilpres. Karena itu, KPU memutuskan untuk tidak lagi memberikan bocoran pertanyaan pada pelaksanaan debat berikutnya.

Anggota KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana pada hari Kamis (17/1) yang dinilai tidak memuaskan harapan publik. "Salah satu yang dievaluasi adalah terkait dengan isu pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat," kata Wahyu dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu.

KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat. Dengan ditiadakannya pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan tersebut, Wahyu berharap pelaksanaan debat pilpres dapat berjalan lebih baik dari debat perdana.

Debat pertama capres dan cawapres dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, menurut dia, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. "Sebagai pelayan publik dalam bidang kepemiluan, KPU terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat," ujarnya.

 

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement