REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Dian Erika Nugraheny, Dian Fath Risalah
JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak akan memberikan kisi-kisi pertanyaan untuk debat kedua pemilihan presiden (pilpres) 2019. Lembaga penyelenggara pemilu ini mengakui, debat yang membahas empat tema, yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme, pada Kamis (17/1), belum memuaskan harapan publik.
"Salah satu yang dievaluasi adalah pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat capres-cawapres. KPU berupaya mengartikulasikan harapan publik tersebut. Sehingga, untuk debat berikutnya, abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat," ujar Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam pernyataan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (19/1).
KPU, kata dia, saat ini sedang melakukan evaluasi menyeluruh terkait format dan mekanisme debat untuk ajang berikutnya. "Sebagai pelayan publik dalam bidang kepemiluan, KPU terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat," ujar Wahyu.
Debat kedua pilpres dijadwalkan akan digelar di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, pada Ahad, 17 Februari 2019. Debat itu merupakan adu komentar antarcapres, yakni Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Dalam debat kedua, sejumlah tema yang akan dibahas yakni energi dan pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.
Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar, mengatakan, kisi-kisi soal debat pilpres tidak lagi diberikan kepada paslon capres-cawapres. Secara keseluruhan, Bawaslu menyampaikan masukan dari jalannya debat perdana pilpres pada Kamis lalu.
"Kisi-kisi sebaiknya ditiadakan. Komisi Pemilihan Umum dapat tidak memberikan informasi dan kisi-kisi materi debat," ungkap Fritz ketika dikonfirmasi Republika, Sabtu.
Ketua Bawaslu Abhan meminta KPU menekankan kembali tata-tertib debat. Misalnya, masing-masing pasangan tidak diperkenankan saling menyerang hal yang bersifat pribadi. "Dalam pelaksanaan debat kemarin, Bawaslu ada beberapa catatan mengenai masalah ini," ujarnya.
Dia menegaskan, pelaksanaan debat harus dibatasi pada substansi atau konten visi-misi dan program yang akan dilaksanakan pasangan capres-cawapres, khususnya kriteria topik debat seperti yang sudah ditetapkan KPU.
"Misalnya, bila kontennya adalah mengenai masalah HAM, terorisme, dan isu korupsi, yang mestinya yang diperdebatkan soal konten itu," katanya.
Tak keberatan
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Jenderal (Purn) Moeldoko, mengaku tak keberatan dengan aturan KPU yang tidak memberikan kisi-kisi dalam debat kedua. Adanya kisi-kisi disebut tak berpengaruh bagi pasangan calon nomor urut 01 dalam menjelaskan visi-misi.
"Ya, lebih baik. Ya, lepas sajalah, bicara sudah pengalaman mengelola negara dengan baik, khususnya Pak Jokowi. Jadi, oke-oke saja," kata dia, Sabtu.
Menurut Moeldoko, pengalaman Jokowi sebagai presiden tak perlu diragukan. Selama kepemimpinannya, Jokowi disebut telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Karena itu, dia yakin calon presiden pejawat tak akan kesulitan melakukan debat tanpa kisi-kisi dari KPU.
Namun, dia enggan berkomentar terkait Jokowi yang melihat contekan saat debat pertama. "[Membuat] tulisan kan dipikir. Itu tidak usah dikomentarinlah," kata dia seraya mengiyakan bahwa Jokowi melihat catatan saat debat.
Moeldoko juga menyangkal anggapan yang menilai calon wakil presiden Ma'ruf Amin bersikap pasif. Menurut dia, Ma'ruf telah menunjukkan posisinya yang tepat sebagai cawapres. "Memberikan posisi kepada calon wakil presiden itu. Saya pikir, di situ bermain di porsi, bagaimana menjaga keseimbangan," kata dia.
Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengkritisi mekanisme debat yang dilaksanakan KPU. Ada dua hal yang disebut menjadi perhatiannya. Pertama, adanya kisi-kisi kepada peserta debat membuat jalannya acara sekitar 2,5 jam itu kurang menarik.
"Sekarang sudah kelihatan, dengan adanya kisi-kisi, tidak membuat debat terlalu gereget. Dua-tiga hari lewat, kelihatannya perlu dievaluasi," kata dia, Sabtu.
Sandi mengklaim, banyak masyarakat yang tak tertarik dengan debat pertama lantaran para calon sudah mendapatkan kisi-kisi jauh sebelum pelaksanaan debat. Seharusnya, debat dilaksanakan seperti saat dia mencalonkan diri menjadi calon wakil gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, lanjut Sandi, para calon hanya diberi tahu mengenai topik debat yang dilaksanakan. Para calon harus mengelaborasi sendiri topik yang diberikan. Meski begitu, Sandi mengaku akan mengikuti keputusan KPU mengenai debat selanjutnya.
Kedua, dia menambahkan, karena waktu debat yang panjang, suasana debat harus dibuat lebih nyaman. Dengan begitu, kondisi fisik dan pikiran para calon akan tetap segar. "Apalagi, usia Pak Prabowo sudah mendekati 70 tahun, Jokowi juga. Akan lebih baik kalau jadi fleksibel cara menyampaikannya," kata Sandi.
Menurut Sandiaga, debat Pilkada DKI adalah format yang bisa dipakai dan dijadikan contoh. Meski berjalan sederhana, kata dia, debat berjalan maksimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika