REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Salahuddin Uno sepakat dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang meniadakan pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan debat. Menurutnya pemberian kisi-kisi membuat debat menjadi kurang gereget.
"Dengan memberikan kisi-kisi itu membuat debat tidak terlalu gereget. Saya melihat ini (penghapusan kisi-kisi) harapan dari masyarakat. Kalau saya, akan mengikuti yang diputuskan oleh KPU," kata Sandiaga usai menjadi pembicara diskusi di acara Indonesia Millennial Summit 2019 di Hotel Kempinski Grand Indonesia Jakarta, Sabtu (19/1).
Lebih lanjut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pelaksanaan debat pilpres akan lebih mendalam dengan pemberian topik untuk dielaborasi oleh peserta debat. Hal itu seperti yang terjadi pada debat Pilkada DKI 2017.
"Seperti (pilkada) DKI 'kan hanya topik, dan kita mengelaborasi per topik. Itu akan jauh lebih mendalam, dan perdebatannya akan melihat dan mengukur masing-masing pasangan calon terhadap pemahamannya di topik tersebut," katanya.
Selain persoalan penghapusan bocoran kisi-kisi, Sandiaga juga menyarankan agar pelaksanaan debat pilpres dapat dibuat lebih santai oleh moderator.
"Saya melihat bahwa kalau kita berdiri terus, lama 2,5 jam itu, tentunya 'kan sangat melelahkan, dan perlu pijit. Apalagi, Pak Prabowo yang (usianya) mendekati 70 (tahun) dan Pak Kiai (Ma'ruf Amin) sudah lewat 70 tahun," tambahnya.
Baca juga, KPU Pastikan tak Ada Bocoran Soal untuk Debat Kedua.
Sementara itu, KPU RI telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan debat capres dan cawapres perdana. Hasil evaluasi tersebut, KPU menilai pelaksanaan debat perdana belum memuaskan, seperti kritikan dari sejumlah masyarakat.
KPU menilai kekurangan debat perdana tersebut, antara lain, disebabkan oleh kebijakan pemberian bocoran kisi-kisi pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon peserta pilpres. Oleh karena itu, KPU memutuskan untuk tidak lagi memberikan bocoran pertanyaan pada pelaksanaan debat berikutnya.
Anggota KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan bahwa kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk evaluasi KPU terhadap pelaksanaan debat perdana, Kamis (17/1), yang dinilai tidak memuaskan harapan publik.
"Salah satu yang dievaluasi adalah terkait dengan isu pemberitahuan abstraksi kisi-kisi soal kepada kandidat," kata Wahyu dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu.
KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik sehingga pada debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika