REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fahira Idris mengkritisi debat perdana Pilpres yang dihelat KPU di Jakarta pada Kamis (17/1) malam. Menurut anggota DPD RI tersebut, format debat masih belum mampu mengeluarkan gagasan kedua paslon capres-cawapres.
''Konsep dan format debat kemarin seperti mengkungkung kedua paslon, sehingga gagasan-gagasan mereka terkait hukum, HAM, korupsi, dan terorisme tidak diucapkan secara konkret,'' kata Fahira, dalam rilisnya yang diterima Republika.co.id, Jumat (18/1).
Fahira menilai debat perdana kurang dinamis dan sangat kaku. Debat tidak mengalir seperti layaknya forum debat dan adu gagasan.
Kedua paslon, menurut Fahira, seperti terpaku pada daftar pertanyaan dan jawaban yang sudah memenuhi pikiran mereka. Gagasan paslon semakin tenggalam saat pertanyaan para penelis tidak tajam dan sangat normatif. Debat antarpaslon pun banyak keluar konteks dan tema.
Fahira berharap KPU bisa mengubah konsep dan format agar debat berjalan dinamis dan menarik. Itu bisa dimulai dari tidak membocorkan daftar pertanyaan, mengarahkan para panelis dengan pertanyaan lebih tajam, hingga isu krusial yang sedang dihadapi rakyat.
Fahira juga berharap waktu yang diberikan, lebih longgar untuk paslon saling berdebat. ''Dengan demikian, gelaran debat selanjutnya bisa lebih baik dan menjadi pendidikan politik bagi rakyat,'' ujarnya.
Debat pilpres, kata dia, adalah salah satu referensi utama bagi sebagian besar rakyat Indonesia sebelum menentukan pilihannya dalam bilik suara. Konsep dan format debat pilpres yang berhasil ‘memaksa’ capres/cawapres mengeluarkan gagasan besar dan mampu menyakini rakyat akan gagasannya adalah titik awal keberhasilan gelaran Pilpres 2019.
''KPU harus mengevaluasi total debat perdana pilpres dan segera memformulasikan format dan konsep baru. Debat perdana ini menjadi pelajaran bagi kedua tim sukses bahwa performa kandidat mereka tidak maksimal akibat format dan konsep debat yang begitu mengkungkung dan memagari paslon mengungkapkan gagasan besarnya,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika