REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Koordinator Divisi Korupsi Politik dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, rencana pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah memiliki sisi plus dan minus. Namun, menurutnya, yang menjadi kekhawatiran terbesar adalah bukan soal superioritas KPK pusat, melainkan dikhawatirkan akan membawa dampak hilangnya kontrol atas penyidik-penyidik di daerah.

"Itu (KPK Daerah) kan membawa kerawanan, misalnya ada perkara, kemudian di perkara yang ada harusnya diproses itu, kemudian dimainkan oleh orang-orang tertentu di daerah,” katanya kepada Republika saat dihubungi, Jumat (18/1).

Menurut Fariz, titik rawan KPK Daerah itu adalah membangun sistem kontrol atas daerah-daerah. Sebab, keadaan geografis Indonesia sangat luas.

Di sisi lain, ia menambahkan, terlalu dini untuk menilai apakah rencana pembentukan KPK Daerah akan berjalan efektif atau tidak. “Karena itu kan belum ada ya. Setahu saya, ICW belum punya sikap soal KPK Daerah, setuju atau tidaknya,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam debat pertama capres-cawapres 2019, Kamis (17/1) malam di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, capres nomor urut 02, Prabowo Subianto menyebut akan menambah anggaran KPK serta membuka kantor cabang KPK di daerah untuk penegakan antikorupsi di Indonesia. "Ada inspektorat, pengawas-pengawas seperti KPK, Kepolisian. Bikin KPK di daerah-daerah, provinsi, kita akan tambah anggarannya,” ujar Prabowo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika