Jumat 18 Jan 2019 07:48 WIB

Pengamat: Prabowo Harus Hati-Hati Gunakan Bahasa Inggris

Pengamat juga mengkritik soal tagline Jokowi-Ma'ruf yang belum muncul.

Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno menjawab pertanyaan saat Debat Pertama Capres & Cawapres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Paramadhina, Yandi Hermawandi, mengingatkan kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto agar lebih hati-hati menggunakan kata dan kalimat bahasa Inggris saat debat capres-cawapres. Menurut dia, konstituen Indonesia secara umum tidak suka pemimpin yang terlalu sering berbicara bahasa asing

"Prabowo paling sering mengeluarkan kata dan kalimat bahasa Inggris. Ini harus hati-hati, harus dipertimbangkan kembali oleh para 'spin doctor' kubu Prabowo-Sandi," kata Yandi menanggapi pelaksaan debat capres, di Jakarta, Kamis (17/1) malam.

Menurut dia, konstituen Indonesia secara umum tidak suka pemimpin yang terlalu sering berbicara bahasa asing karena dianggap sombong. "Ingat di Pilpres 2004, pak Amin Rais tidak bisa memenangkan kontestasi, gara-gara ini. Statement-nya yang terkenal waktu itu, 'I am here, I am still running for president', dan menjadi kontroversi ketika itu," ujar Direktur The Nation State Institute ini.

Ia juga mengkritik soal tagline capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang belum muncul. Sementara, Prabowo-Sandi sudah memiliki tagline, yakni "Indonesia Menang dan Adil Makmur".

"Jokowi-Ma'ruf saya garis bawahi soal kata 'komitmen', itu bisa jadi tagline. Atau, misalkan, seperti kata 'lanjutkan!' pada masa SBY 2009," ucapnya.

Mengenai penanganan terorisme, kata Yandi, kurang elaborasi oleh kedua pasangan calon, namun kedua pasangan calon sudah cukup baik cara menangani aksi terorisme. "Begitu pun gagasan Jokowi soal Pusat Legislasi Nasional, yang menurut Prabowo tidak ada bedanya dengan gagasannya. Intinya pemerintah pusat harus kuat dalam membereskan kasus-kasus tumpang tindih peraturan dan lainnya," tuturnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement