REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menilai struktur pemerintahan bukan hanya soal banyaknya pejabat perempuan. Tapi, menurut Prabowo, pemerintah juga harus dinilai dari seberapa besar pejabatnya membela kepentingan rakyat.

Prabowo menyampaikan hal tersebut saat menanggapi pernyataan Joko Widodo yang membanggakan kabinetnya yang diisi banyak pejabat perempuan. Ia menilai jangan hanya ingin mengangkat pejabat perempuan tanpa mempedulikan kinerjanya.

''Kalau dia perempuan tapi tidak membela rakyatnya sendiri, saya kira tidak perlu dibanggakan,'' sindir Prabowo dalam debat perdana pemilihan presiden (pilpres) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1).

Prabowo menilai jangan hanya mempersoalkan orang demi orang, tapi kebijakan yang dia hasilkan. Sebab jika hanya membahas soal gender tanpa mempersoalkan output atau kebijakannya, maka sesi debat ini akan lebih lama.

Sebelumnya Joko Widodo membanggakan pemerintahannya yang menempatkan sebanyak sembilan menteri perempuan di tempat-tempat strategis. ''Sebagai contoh, Menteri Luar Negeri (Menlu) adalah seorang perempuan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Keuangan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Menteri berani dan nekat, menteri kelautan dan perikanan,'' ujar Jokowi.

Jokowi juga mengaku dirinya pernah membuat pansel KPK yang terdiri dari sembilan perempuan. Kemudian mereka, kata Jokowi, bisa memilih komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Joko Widodo sebelumnya juga mempertanyakan konsistensi Prabowo dalam kebijakan berprespektif gender. Jokowi meragukan komitmen Prabowo untuk memprioritaskan kaum emak-emak.

''Saya melihat dalam struktur partai yang bapak pimpin seperti ketua umum, ketua dewan pembina, ketua dewan pakar, ketua harian, semuanya laki-laki. Bagaimana bapak menjawab inkonsistensi ini,'' tanya Joko Widodo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika