REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin lebih siap dibandingkan Prabowo Subianto-Sandiaga dalam menghadapi debat calon presiden perdana, Kamis (17/1) malam ini. Menurutnya, kesiapan nampak dari cara pasangan nomor urut 01 itu dalam menjawab maupun memberi pertanyaan kepada pasangan nomor urut 02.
"Dari debat yang pertama ini kita lihat calon nomor 01 Pak Jokowi lebih siap, baik lebih siap menjawab, lebih siap juga bertanya. Tentu semua mempunyai hal yang positif yang baik, tapi dari sisi itu calon nomor 01 lebih siap," ujar JK saat nonton debat capres di Rumah Dinasnya di Jalan Diponegoro. Menteng, Jakarta, Kamis (17/1).
Menurut JK, karena sudah adanya kesiapan dari sebelum debat, membuat Jokowi lebih siap daripada Prabowo-Sandiaga. Berbeda dengan Prabowo yang dinilai kurang siap dalam memberi pertanyaan dan jawaban dalam debat.
"Karena itu kita lihat tadi bertanyanya juga lebih siap, beda dengan Pak Prabowo, itu artinya di situ baru memikirkan pertanyaan," kata JK.
Ia melanjutkan, dalam debat juga nampak Prabowo mudah terpancing. Meskipun itu menjadi salah satu yang membuat Prabowo dapat dengan cepat menanggapi pertanyaan.
"Memang karakter Pak Prabowo cepat tanggap cepat kan, jadi memang karakter begitu cepat terpancing bikin naik tensinya. Tapi itu juga kecepatan menjawab itu juga," ujar JK.
Namun demikian, JK berharap sebaiknya kedua pasangan calon dapat memaksimalkan persiapan debat selanjutnya. Apalagi, JK menilai sudah diberikan kisi-kisi sebelum debat, semestinya digunakan maksimal untuk persiapam.
"Dan ini pengalaman harus lebih apalagi sudah ada kisi-kisinya sebenarnya jadi itu lebih mudah persiapan," kata JK.
Debat perdana Pilpres 2019 hari ini bertema masalah hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Debat pilpres perdana ini dipandu oleh Ira Koesno dan Imam Priyono. Sementara Tim panelis debat capres kali ini adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara dari LIPI Bivitri Susanti, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika