REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, memaparkan soal bagaimana mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi. Pasangan dari cawapres Sandiaga Uno ini menyebut salah satu caranya yakni peningkatan pengawasan lewat penempatan KPK di daerah-daerah.

''Ada inspektorat, pengawas-pengawas seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Kepolisian. Bikin KPK di daerah-daerah, di provinsi, kita akan tambah anggarannya,'' ujar Prabowo dalam debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).

Namun demikian, kata Prabowo, akar permasalahan korupsi tetap harus diberantas. Akar masalahnya terletak pada penghasilan pegawai negeri dan birokrat yang dinilai kurang dan tidak realistis.

Kalau dipercaya memimpin rakyat Indonesia, Prabowo berjanji akan memperbaiki kualitas birokrat untuk menutup peluang korupsi. Prabowo berjanji akan meningkatkan tax ratio yang sekarang 10 persen ke 16 persen.

Dengan meningkatkan gajinya, maka kualitas hidup pejabat publik menjadi baik. Namun jika sudah dijamin kebutuhannya, tapi masih korupsi, maka pejabat publik tersebut perlu ditindak tegas. "Misalnya kita taruh di mana, di pulau yang terpencil," katanya.

Karena itu, Prabowo mengatakan akan memperbaiki penghasilan pejabat yang saat ini menurutnya tidak masuk akal alias kecil. Ketika gajinya naik, kata dia, maka tentu harus tetap ada pengawasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika