Kamis 17 Jan 2019 22:37 WIB

Tak Kompak Soal Impor Beras, Prabowo Serang Jokowi

Jokowi kemudian merespons, perbedaan pendapat dalam tubuh kabinet bukan masalah besar

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Esthi Maharani
Suasana debat pertama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).
Foto: Republika/Prayogi
Suasana debat pertama pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menggunakan isu impor beras untuk menyerang kubu Jokowi-Ma'ruf. Prabowo menggunakan peluang di segmen kelima debat pilpres malam ini untuk bertanya kepada Jokowi terkait tidak kompaknya pejabat di Kabinet Kerja soal kebijakan impor beras. Prabowo menanyakan terkait potensi konflik kepentingan dalam perumusan kebijakan impor beras.

"Yang membingungkan kami di antara menteri-menteri Bapak berseberangan ada yang katakan persediaan beras cukup, namun ada yang mau impor beras," kata Prabowo kepada Jokowi dalam segmen kelima debat pilpres, Kamis (17/1).

Prabowo menyebutkan, Dirut Bulog Budi Waseso sempat menyampaikan bahwa persediaan beras cukup sehingga tak perlu impor. Pernyataan Buwas ini, ujar Prabowo, diamini oleh Menteri Pertanian yang juga menyebutkan tak perlu impor.

"Namun Mendag izinkan komoditas pangan yang banyak. Ini membingungkan rakyat. Karena itu, kami tanya apakah bapak benar-benar yakin tentang tidak ada konflik kepentingan?" tanya Prabowo.

Jokowi kemudian merespons, perbedaan pendapat dalam tubuh kabinet bukan masalah besar. Bagi Jokowi, dinamika dalam sebuah rapat kabinet diizinkannya. Persoalan ada yang mau impor dan tidak, ujar Jokowi, itu tidak masalah selama keputusan final tetap dijalankan sesuai ketetapan.

"Kalau (menteri) sama semua ya nggak bagus tidak ada saling kontrol dan cek dan saling awasi. Beda tidak masalah. Nanti kalau sudah rampung debatnya baru saya putuskan, impor atau tidak," kata Jokowi.

Sebelumnya Jokowi menyebutkan bahwa upaya pengurangan celah korupsi ia lakukan dengan membentuk Online Single Submission atau sistem perizinan terpadu dalam jaringan. Jokowi sendiri menyebutkan bahwa dirinya tidak memiliki beban dalam memerintah karena tidak ada ada 'beban masa lalu'.

"Lewat OSS, coba bapak datang tunggu izin akan keluar dan Bapak bisa memulai usaha. Ini sistem sehingga peluang korupsi tidak ada, ada transparansi di situ, ada manajemen kontrol yang baik. Kalau Bapak memiliki bukti yang kuat ya silakan saja," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement