REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengenang saat ia mengikuti debat calon presiden saat Pemilihan Presiden 2014 lalu. Menurutnya, yang paling ia ingat, adalah saat calon wakil presiden Hatta Rajasa tak bisa membedakan antara Kalpataru dengan Adipura.
Saat itu, Hatta menanyakan soal Kalpataru di Solo dan Jakarta ke pasangan Joko Widodo (Jokowi-JK). JK pun mengoreksi pertanyaan Hatta dengan menyebutkan bahwa penghargaan untuk kota adalah Adipura.
"Waktu salah pertanyaan, dikira adipura itu kalpataru, masih ingat," kenang JK saat nonton bareng debat capres di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Kamis (17/1) malam.
JK mengenang, saat itu dirinya dan Jokowi telah memang siap mengikuti debat capres. Karena memang telah melakukan simulasi debat capres sebelumnya.
"Sebelum debat kita ada simulasi dulu, kalau pertanyaannya gini jawabannya apa, gimana, bagaiamana dalam pembagian," ujar JK.
JK melakukan nonton bareng (nobar) debat calon presiden perdana dari rumah dinasnya di Jalan Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Kamis (17/1) malam. JK mengaku sengaja tidak ikut hadir nonton debat capres secara langsung, meskipun ia diundang untuk hadir di di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.
"Diundang juga tapi lebih santai kalau di sini, lebih enjoy," ujar JK.
JK mengaku ikut mendoakan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf. JK mengungkap sebelum debat ia sempat bertemu dengan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Istana Merdeka.
"Enggak ada wejangan, ya hanya mendoakan dan mengingatkan pengalaman kita bersama. Kan saya sama-sama dulu sama Pak Jokowi," ujar JK di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Kamis (17/1) malam.
Debat perdana Pilpres 2019 bertema masalah hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Debat pilpres perdana ini dipandu oleh Ira Koesno dan Imam Priyono. Debat bertema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Sementara Tim panelis debat capres kali ini adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara dari LIPI Bivitri Susanti, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika