REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut mendoakan pasangan calon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang mengikuti debat calon presiden di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan. JK mengatakan sempat bertemu dengan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Istana Merdeka.
"Enggak ada wejangan, ya hanya mendoakan dan mengingatkan pengalaman kita bersama. Kan saya sama-sama dulu sama Pak Jokowi," ujar JK di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Kamis (17/1) malam.
Ia juga sempat menitipkan pesan kepada Jokowi-Ma'ruf agar tenang dalam menghadapi debat capres. Sebab, menurutnya, baik Jokowi-Ma'ruf memiliki pengalaman yang baik dalam menghadapi debat.
"Tenang saja, Bapak sudah pengalaman lima tahun lalu, Pak Ma'ruf itu orang yang berpengalaman, dia pernah jadi dua kali anggota DPR, jadi saya kira yang begini tidak asing ya," ujar JK.
Apalagi kata JK, sebelum debat tim melakukan simulasi terlebih dahulu terhadap kisi-kisi yang sudah diberikan sebelumnya.
"Sebelum debat kita ada simulasi dulu, kalau pertanyaannya gini jawabannya apa, gimana, bagaiamana dalam pembagian," katanya.
Adapun JK melakukan nonton bareng (nobar) debat calon presiden perdana dari rumah dinasnya di Jalan Diponegoro No.2, Jakarta Pusat, Kamis (17/1) malam. JK mengaku sengaja tidak ikut hadir nonton debat capres secara langsung, meskipun ia diundang untuk hadir di di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan.
"Diundang juga tapi lebih santai kalau di sini, lebih enjoy," ujar JK.
Pantauan Republika, Wapres JK nonton debat capres didampingi staf, kerabat terdekat dan awak media. Debat perdana Pilpres 2019 bertema masalah hukum, HAM, terorisme, dan korupsi. Debat pilpres perdana ini dipandu oleh Ira Koesno dan Imam Priyono. Debat bertema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.
Sementara Tim panelis debat capres kali ini adalah mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, guru besar hukum internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Ketua KPK Agus Rahardjo, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, pakar hukum tata negara dari LIPI Bivitri Susanti, dan pakar hukum tata negara Margarito Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika