REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Taufik Basari meminta Prabowo Subianto jujur pada debat capres-cawapres yang bakal dilaksanakan pada Kamis ( 17/1) malam. Tujuannya, agar publik memiliki informasi lengkap tentang isu pelanggaran HAM yang meliputi Prabowo.
Taufik salah satunya menyoroti soal kasus penculikan atau penghilangan paksa para aktivis. Ia meminta kasus itu dan kasus 1965, penembakan misterius, Tanjung Priok dan talangsari juga menjadi bagian yang ditanyakan kepada Capres dan Cawapres.
"Ini mengenai komitmen penuntasannya agar masalah pelanggaran HAM masa lalu ini tidak menjadi mengambang dan beban bagi generasi penerus," kata Taufik Basari, Kamis (17/1).
Menurutnya, kasus penculikan pada 1998 tidak bisa disepelekan lantaran terkait perampasan kemerdekaan dan penyiksaan. Bahkan, terdapat sejumlah korban yang tidak diketahui nasibnya hingga saat ini.
"Keluarga korban yang belum kembali berhak untuk tahu, keadaan anggota keluarganya tersebut. Jika masih hidup bagaimana keadaanya dan jika sudah meninggal kuburannya di mana," ungkapnya.
Sebagai pimpinan tertinggi dalam korps baret merah saat itu, Prabowo, dinilai Taufik, wajib memberikan penjelasan tuntas soal tersebut. "Sebab yang menjadi tertuduh saat itu adalah korps baret merah atau Kopasus," tuturnya.
Selain itu, ia merasa bila Prabowo berkomitmen terhadap penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, maka harus dimulai dari kasus yang menyeret namanya. Menurutnya, isu penuntasan pelanggaran HAM masa lalu termasuk kasus penculikan aktivis, bukanlah isu lima tahunan seperti yang selalu dinarasikan tim pasangan 02.
“Ada atau tidak pemilu dan pemilihan Presiden, isu ini terus diperjuangkan para korban dan aktivis HAM karena ini adalah tanggung negara untuk menuntaskannya,” ucapnya.
Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegaskan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998, apabila terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Menurutnya, Prabowo tidak akan berkata tak jujur terkait kasus penculikan aktivis 1998 yang seolah-olah dituduhkan kepadanya.
"Keyakinan saya kalau penculikan aktivis 1998 pasti dibongkar karena kalau tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar," kata Desmond di acara peringatan 45 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Cikini, Jakarta, Selasa (16/1) malam.
Desmon mengatakan, bila Prabowo menjadi presiden maka tidak mungkin melanggar sumpah jabatannya, yaitu menjalankan undang-undang (UU) selurus-lurusnya sehingga akan membongkar kasus tersebut. Ia menilai, tidak mungkin presiden yang tersandera suatu peristiwa, lalu tidak berkata jujur sehingga kalau tidak jujur maka melanggar sumpah jabatan.
"Sumpah jabatan presiden itu melaksanakan UU selurus-lurusnya. Itu adalah masalah negara, bukan perseorangan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika