Kamis 17 Jan 2019 14:52 WIB

Debat Capres, Kepala BNPT Akui Beri Masukan ke Jokowi

Masukan kepada Jokowi terkait kinerja BNPT dalam pemberantasan terorisme.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius memberikan paparannya saat wawancara di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/6).
Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius memberikan paparannya saat wawancara di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius mengaku telah memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penanganan terorisme terkait materi debat capres pertama yang berlangsung Kamis (17/1) malam ini. Debat akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta.

 "Kita sudah beri masukan apa yang kita kerjakan selama ini," kata Suhardi di sela Rapat Kerja dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja BNPT Tahun 2019, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, salah satu masukan yang diberikan adalah upaya penanggulangan terorisme melalui soft approach atau pendekatan secara halus seperti deradikalisasi dan pendidikan mengingat metode pendekatan ini diapresiasi dunia internasional.  "Bahkan kita menjadi role model, Indonesia menjadi role model setelah Presiden Jokowi menjadi pembicara di Riyadh di Arab Islamic American Summit tahun 2017. Penanganan terorisme tidak hanya pendekatan tunggal, yakni hard approach, tapi juga soft power approach," katanya.

Menurut dia, Jokowi sudah menguasai cara penanganan terorisme karena itu merupakan speech Jokowi. "Memang kami yang siapkan, tapi betul-betul speech beliau kebijakan yang sudah dikembangkan selama ini program deradikalisasi, termasuk kontranya," ujarnya.

Pendekatan secara halus ini salah satunya meliputi deradikalisasi dan sosialisasi melalui pendidikan. Tentunya hal tidak bisa dilakukan dengan BNPT semata, melainkan harus merangkul kementerian dan lembaga terkait.

"Kita mengidentifikasi hulu masalah, jangan bermain di hilir terus. Apa yang menyebabkan terorisme itu yang kita garap, kita sinergikan dengan kementerian dan badan terkait," ujarnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto membenarkan pentingnya sinergitas antara lembaga terkait dalam menanggulangi terorisme. Dengan ditekannya peredaran terorisme di masyarakat dapat berpengaruh dengan kemanan dan sistem politik negara.

"Kita sekarang harus mempertahankan stabilitas politik dan keamanan. Karena ada korelasinya keamanan nggak beres maka politik nggak beres," kata Wiranto.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement