Kamis 17 Jan 2019 14:02 WIB

BPN Kritisi Menhan yang Terang-terangan Dukung Jokowi

Sebagai menteri bukan dari kalangan parpol, Ryamizard dinilai tidak etis.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Andri Saubani
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.
Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani mengkritisi pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang secara terang-terangan mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019. Menurut Muzani, pernyataan tersebut tidak etis disampaikan Ryamizard sebagai menteri yang bukan berasal dari partai politik.

"Tidak etis apalagi Menhan itu menteri yang bukan dari parpol. Menhan adalah menteri pertahanan yang mempertanggungjawabkan bidang pertahanan," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/1).

Baca Juga

Menurutnya, seharusnya Ryamizard sebagai menteri pertahanan menjaga netralitasnya dalam pilpres 2019, seperti halnya, kedudukan Kapolri dan Panglima TNI. Hal ini karena posisi strategis Kementerian Pertahanan dalam pertahanan dan keamanan nasional.

"Kalau menteri dari parpol mungkin kami bisa paham. Tapi menteri itu bukan dari parpol dan bidangi pertahanan yang menurut saya fungsinya sangat strategis sekali," kata Muzani.

Ia menilai, kalaupun ada keberpihakan secara pribadi sebaiknya tidak disampaikan kepada publik. Hal ini karena tugas dan fungsi menteri yang bertanggung jawab kepada Presiden, bukan ke calon presiden.

"Bukan bertanggung jawab kepada capres, tapi ke Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai Menhan. Kalau ada menteri yang berpihak itu ada kewajiban parpolnya," ujar Sekjen Partai Gerindra tersebut.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah menentukan pilihan politiknya untuk memilih capres nomor urut 01 Joko Widodo pada Pilpres 2019. Menurut Ryamizard, pilihan tersebut lantaran statusnya sebagai pembantu presiden.

"Kalau saya sebagai pembantu presiden saya akan pilih Pak Jokowi, kalau saya tak pilih beliau maka saya mengkhianati beliau, pengkhianat itu hukumannya hanya satu, tembak mati," kata Ryamizard dalam jumpa pers Rapim Kementerian Pertahanan Tahun 2019, di Jakarta, Rabu (16/1).

Kendati berbeda pilihan, ia mengimbau pesta demokrasi jangan dijadikan ajang yang berdarah-darah. Pemilu 2019, lanjut dia, harus berjalan aman dan lancar, rakyat tak boleh saling menjelekkan pilihan politik yang lain.

"Yang menang jangan sombong yang kalah jangan bermusuhan," kata Ryamizard.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement