REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, memanggil sejumlah pakar untuk melakukan pemantapan jelang debat berdana pada Kamis (17/1) malam nanti. Salah satu pakar yang diundang adalah Yusril Ihza Mahendra yang dianggap mumpuni di bidang hukum. Yusril juga menyampaikan masukannya soal isu penanganan kasus Hak Asasai Manusia (HAM) yang akan menjadi salah satu pembahasan dalam debat nanti.
Bicara soal penanganan kasus HAM, masyarakat menunggu respons Jokowi bila ditanya soal aksi Kamisan yang sudah berlangsung 12 tahun di depan Istana Kepresidenan. Yusril menyebutkan, kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu harus diadili melalui pengadilan HAM ad hoc yang dimulai dengan pembentukan tim pencari fakta oleh DPR.
Hasil yang didapat oleh tim pencari fakta kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung, kemudian diserahkan kepada DPR dan DPR kemudian mengusulkan kepada Presiden untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc.
"Jadi kalau tidak ada usulan itu, Presiden tidak bisa berbuat apa-apa jadi seperti itu keadaannya," ujar Yusril usai mendampingi Jokowi dalam diskusi final tadi malam, Rabu (16/1).
Disinggung soal kasus Novel Baswedan, Yusril menyebutkan bahwa tidak semua pelanggaran HAM tergolong pelanggaran HAM berat. Meski begitu, ia mengakui bahwa setiap tindak kejahatan adalah bentuk pelanggaran HAM. Sementara kasus Novel, kata dia, merupakan murni kasus hukum atau pelanggaran hukum.
"Jawaban ini didiskusikan tadi dengan Pak Jokowi-Ma'ruf sudah ada jawabannya cuma diberi masukan lalu supaya lebih mantap," katanya.
Sebelumnya, Jokowi sudah berjanji untuk menjawab berbagai persoalan menyangkut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM. Salah satunya harapan para penggagas Aksi Kamisan yang sudah 12 tahun melakukan aksi di depan Istana Presiden.
"Ya besok kan termasuk masalah HAM ada," kata Jokowi, kemarin.
Capres nomor urut 01 itu mengatakan bersiap datang dan menjawab seluruh pertanyaan dengan data-data yang telah disiapkan. Mengingat tema debat capres putaran pertama terkait masalah hukum, pelanggaran HAM, korupsi, dan terorisme maka ia mengaku siap dengan berbagai pertanyaan yang akan disampaikan.
Selama ini, Pemerintahan Jokowi dianggap kurang dalam mendorong penuntasan kasus HAM sebagaimana harapan para penggagas aksi Kamisan yang menginginkan kasus-kasus pelanggaran HAM diusut dan dituntaskan. Bertepatan dengan dilaksanakannya debat capres putaran pertama pada 17 Januari 2019 merupakan aksi ke-570 mereka.
Baca: Jokowi Pajang Foto dengan Status Soal Sikap Jelang Debat
Ikuti Whatsapp Channel Republika