REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Imparsial Al Araf meminta publik melihat rekam jejak kandidat Capres-Cawapres dalam penegakan HAM. Publik disarankan tak hanya menilai kandidat berdasarkan debat yang akan digelar pada Kamis (17/1).

Al Araf berharap Capres Prabowo Subianto dapat terus terang menjelaskan soal penculikan aktivis pada orde baru. Kemudian, Capres Joko Widodo juga bisa ditanyai penuntasan kasus HAM masa lalu selama menjabat

"Perlu lihat track record kandidat. Gimana tanggungj awab Prabowo dalam penghilangan orang tahun 1998. Biar Prabowo bisa tanya juga sepanjang Jokowi jadi Presiden apa yang sudah diselesaikan kasus HAM. Omongin semua saja. Jangan ditutupi," katanya dalam diskusi, Kamis (16/1).

Ia mengakui ada itikad baik Jokowi menuntaskan kasus HAM masa lalu saat awal menjabat. Hal itu misalnya, Jokowi memberi amnesti dan grasi pada tokoh Papua dan lingkungan. Tapi seiring berjalan waktu, itikad itu justru hilang dengan sendirinya.

"Selesaikan HAM berat, simposium 65 dilakukan semua pihak datang. Tapi itu tahap 1, tiba-tiba ada simposium tandingan dipelopori kelompok purnawirawan. Stigma isu komunis kuat kena pemerintah," ujarnya.

Kehadiran simposium tandingan membuat pemerintahan Jokowi tak melangkah maju. Alhasil, penyelesaian kasus HAM masa lalu malah diam di tempat.

"Rezim (Jokowi) bertahan. Langkah penyelesaiannya tak dilakukan," ujarnya.

Debat Capres-Cawapres perdana akan digelar pada Kamis malam ini. Tema debat perdana yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

Ikuti Whatsapp Channel Republika