REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim berhasil meningkatkan layanan air bersih pada 2018 hingga 73,6 persen di seluruh Indonesia. Angka itu meningkat jika dibandingkan pada 2014, yang hanya 68 persen. Sementara pada 2019, Kementerian PUPR menargetkan cakupan layanan air bersih mencapai 76,2 persen.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, peningkatan akses air bersih akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih sehat. Saat ini, kata dia, pihaknya berusaha meningkatkan jumlah masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan mendapatkan pelayanan air bersih perpipaan, salah satunya dilakukan melalui program hibah air minum.
“Pertambahan jumlah penduduk terutama di perkotaan, mengakibatkan kebutuhan prasarana air bersih dan sanitasi juga meningkat. Program hibah air minum perkotaan dan pedesaan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan akses aman air bersih di Indonesia yang saat ini baru mencapai 73,6 persen," kata dia dalam keterangan resminya, Rabu (16/1).
Ia menjelaskan, melalui program itu, pemerintah berupaya mengatasi permasalahan yang dihadapi MBR mendapatkan akses air bersih perpipaan PDAM akibat biaya pemasangan sambungan baru yang tidak terjangkau. Dari sisi PDAM, program itu akan mengurangi kapasitas berlebih (idle capacity) yang tidak termanfaatkan PDAM.
Ia mencontohkan, salah satu kota yang melaksanakan program hibah air minum adalah Kota Padang. Cakupan akses air minum aman di ibu kota Sumatra Barat (Sumbar) itu baru mencapai 78,57 persen pada 2017.
Pada 2018, Basuki mengklaim, pihaknya telah menambah jumlah sambungan rumah (SR) baru air PDAM kepada MBR sebanyak 4.500 SR atau sekitar 18.000 jiwa dengan nilai hibah Rp 13,5 miliar. Sementara capaian selama 6 tahun (2012-2018), Program Hibah Air Minum di Kota Padang telah memberikan akses air bersih bagi 17.500 SR atau sekitar 70.000 jiwa.
Selain Kota Padang, sebanyak 12 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumbar juga menerima manfaat program hibah air minum tahun 2012-2018 yakni Kabupaten Pasaman (6.644 SR), Pasaman Barat (4.989 SR), Lima Puluh Kota (1.814 SR), Payakumbuh (3.700 SR), Tanah Datar (110 SR), Sawahlunto (2.431 SR), Sijunjung (4.600 SR), Solok (1.100 SR), Solok (4.892 SR), Padang Pariaman (5.649 SR), Solok Selatan (2.235 SR), dan Pesisir Selatan (13.500 SR).
“Kita tidak hanya melihat target sebagai angka saja. Ketersediaan air bersih dan sanitasi sebagai kebutuhan dasar adalah tanggung jawab kita bersama agar generasi muda kita mendapat kebutuhan dasar tersebut,” kata Dirjen Cipta Karya Danis H Sumadilaga.
Menurut dia, penyaluran dana hibah ini menggunakan mekanisme investasi terlebih dahulu oleh pemerintah daerah untuk pembangunan sambungan baru ke kawasan permukiman MBR. Dengan begitu, biaya pemasangan baru terjangkau bahkan gratis.
Ia menjelaskan, alokasi dana hibah per SR sebesar Rp 2 juta untuk pemasangan sebanyak 1-1.000 SR pertama dan akan naik Rp 3 juta untuk sambungan 1.001 dan seterusnya. Sebelum dana hibah disalurkan kepada pemda, terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pada 2019, Kementerian PUPR kembali melanjutkan Program Hibah Air Minum Perkotaan dan Perdesaan dengan anggaran sebesar Rp 850 miliar. Anggaran terbagi untuk di perkotaan senilai Rp 700 miliar dengan target 230.000 Sambungan Rumah (SR) dan perdesaan senilai Rp 150 miliar dengan target 75.000 SR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika