REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan ketentuan uang muka atau Down Payment (DP) pembiayaan kendaraan. Sebelumnya minimal pengenaan DP ke nasabah sebesar lima persen kini nol persen.
Meski begitu, perusahaan pembiayaan PT Suzuki Finance mengaku belum bisa mengimplementasikan kelonggaran tersebut. Pasalnya, DP nol persen hanya bisa dimanfaatkan oleh perusahaan pembiayaan dengan rasio pembiayaan bermasalah atau Nonperforming Finance (NPF) di bawah satu persen.
"Kalau (NPF) kita sekitar dua persen," ujar Direktur Suzuki Finance Hendry Y Setiabudi kepada wartawan saat ditemui di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa, (15/1). Ia menambahkan, ketentuan itu menjadi motivasi bagi perusahaan.
"Kalau kita bisa turunkan NPF sampai di bawah satu persen. Maka kita bisa berikan fasilitas kredit tanpa DP," katanya.
Menurutnya, fasilitas DP nol persen sangat meringankan nasabah. Hanya saja dalam pelaksanaannya diperlukan manajemen risiko yang baik.
Lebih lanjut, kata dia, Suzuki Finance menargetkan laba sebesar Rp 10 miliar sampai Rp 11 miliar pada 2019. Secara persentase diharapkan laba naik 10 persen dibandingkan tahun lalu.
Demi mencapai target tersebut, beberapa strategi bisnis pun disiapkan. Di antaranya konsolidasi dan ekspansi cabang untuk memperluas pembiayaan, diversifikasi portofolio kredit, serta penguatan manajemen risiko kredit sebagaimana kerjasama Dukcapil saat ini.
Hendry menuturkan, laba ini merupakan proyeksi kenaikan signifikan setelah kondisi rugi keuangan di tahun sebelumnya yang disebabkan kenaikan NPF. Ia menambahkan, Suzuki Finance memiliki keuntungan dari pemegang merek Suzuki.
"Hal itu karena sangat membackup, karena merupakan majority shareholder. Beberapa dealer dan perusahaan satu grup memprioritaskan kami untuk aplikasi pembiayaan bagi customers yang akan membeli Suzuki," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
