REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menegaskan, partainya tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2019. Sehingga, dipastikan akan memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon.
"Namun pasangan mana yang akan didukung akan diputuskan akhir Januari 2019," kata Yusril saat menjawab pertanyaan wartawan di Jambi, Selasa (15/1), usai memberikan pidato di hadapan 287 calon legislatif PBB se-Provinsi Jambi dan 250 pengurus wilayah dan cabang PBB di daerah itu.
Kehadiran Yusril di Jambi untuk konsolidasi dan pemantapan para caleg PBB di daerah itu untuk menghadapi Pemilu 2019. Menjawab pertanyaan adanya deklarasi para caleg PBB dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2019, Yusril mengatakan, deklarasi itu tidak mengatasnamakan partai, melainkan oleh pribadi-pribadi para caleg.
Kalaupun kegiatan itu terorganisasi, Yusril mengatakan bahwa pengorganisasian itu bukanlah dilakukan oleh partai maupun organ partai. Yusril memberi contoh di Sumatra Utara, deklarasi itu dilakukan oleh 23 dari 668 caleg PBB yang ada di Sumatra Utara.
"DPP PBB selama ini mendiamkan saja deklarasi itu karena menghormati dinamika dan perbedaan di dalam partai. Yang penting jangan salah-menyalahkan, apalagi sampai menjelekkan satu sama lain," katanya
Partai Bulan Bintang, kata Yusril, adalah partai berdaulat yang langkah politiknya tidak bisa dipaksakan dari luar struktur partai. Semua anggota partai dituntut untuk menaati keputusan partai.
Ditanya apa yang dilakukannya sebagai penasehat hukum pasangan Jokowi-Ma'ruf, Yusril mengatakan, dia berkepentingan agar pemilu berjalan secara jujur dan adil.
Sebagai Partai Islam, PBB juga berkepentingan agar tidak ada kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Islam dan Umat Islam.
"PBB tidak sekadar berteori membela Islam. PBB selalu berada paling depan membela Islam, termasuk mencegah terjadinya persekusi dan kriminalisasi terhadap para ulama,” tegas Yusril.
Yusril juga mengatakan bahwa dirinya telah memberikan nasihat secara langsung kepada Jokowi agar tidak akan pernah ada kebijakan yang merugikan kepentingan umat Islam, apalagi memberi angin kepada bangkitnya kembali Komunisme. "Jokowi sepakat dengan hal itu," kata Yusril.
Ikuti Whatsapp Channel Republika