REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko menyebut hoaks menjadi tantangan tersendiri dalam berlangsungnya penyelenggaraan pemilu serentak 2019. Melalui pidato Moeldoko yang dibacakan Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani, ia juga membeberkan tantangan Pemilu 2019.
Moeldoko menyampaikan, perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Meski memiliki dampak positif di bidang komunikasi, teknologi informasi juga berdampak negatif dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
"Dalam konteks banyaknya disinformasi, ujaran kebencian, dan konten-konten yang mengandung berita bohong yang bertebaran dan meresahkan, serta mengadu domba dan memecah belah," kata dia pada diskusi publik bertajuk 'Pemilu, Hoaks dan Penegakan Hukum' di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (15/1).
Karena itu, kata Moeldoko, kemunculan hoaks dan ujaran kebencian penting untuk diantisipasi. Hal ini agar masyarakat tidak terjebak dalam berita-berita politik yang tidak benar, yang juga berpotensi menjatuhkan kandidat-kandidat Pemilu, baik legislatif maupun eksekutif, sehingga bisa menciderai kehidupan demokrasi di Tanah Air.
Dalam kesempatan itu, mantan Panglima TNI ini juga memberi contoh bagaimana hoaks berpengaruh signifikan dalam Pemilu Amerika Serikat beberapa tahun lalu. Menurutnya, saat itu banyak sekali situs yang dikelola relawan Donald Trump untuk menyerang lawan politik dengan hoaks dan konten negatuf lainnya.
Menurut Moeldoko, berita bohong dan hoaks sebetulnya bukan hal baru di Indonesia. Namun yang menjadi hal baru adalah kombinasi unik antara algoritma medsos, sistem periklanan, dan orang-orang yang siap mengarang cerita dengan motif uang, "Dan pemilu yang sedang berlangsung di suatu negara," kata dia.
Moeldoko menuturkan, pemilu bagi bangsa Indonesia sejatinya bukan hal yang baru karena telah dilakukan sejak 1955. Namun, banyak tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan Pemilu 2019. Apalagi tahun ini merupakan kali pertama pemilihan presiden dan anggota legislatif dilaksanakan secara serentak pada 17 April 2019.
"Penataan sistem Pemilu serentak yang masih terus disempurnakan, pejabat, kelembagaan parpol, politik transaksional, dan rendahnya kepercayaan publik terharap integritas calon-calon politik masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika