REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masalah Uighur menjadi perbincangan hangat baik di tataran internasional maupun publik dalam negeri. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kamp deradikalisasi untuk Muslim Uighur di Xinjiang.
Kalangan Barat jelas-jelas dalam posisi mempersoalkan krisis hak asasi manusia (HAM) di sana. Sebaliknya Cina dengan tegas membantah propaganda-propaganda Barat.
Indonesia sendiri cenderung berhati-hati. Pemerintah masih ingin mengetahui lebih dalam apakah yang terjadi Xinjiang adalah diskriminasi terhadap minoritas Uighur atau masalah separatisme diklaim Cina.
Pemerintah Cina berupaya dengan keras meyakinkan publik Indonesia bahwa yang terjadi di Xinjiang adalah masalah separatisme, bukan diskriminasi terhadap Muslim. Lobi dan kampanye dijalankan.
Dubes Cina untuk Indonesia Xiao Qian mengunjungi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta pada 24 Desember. Di sana, Qian menekankan bagaiamana Cina menjamin kebebasan beragama. Beijing hanya mempersoalkan adanya sekelompok orang yang memiliki rencana untuk membuat Xinjiang berpisah dengan Cina.
“Tapi demikian masih ada segelintir oknum yang berencana memisahkan Xinjiang dari Tiongkok dengan menggunakan tindakan kekerasan, bahkan terorisme,” kata Dubes Qian melalui penerjemahnya.
Baca juga, Dubes Cina Jelaskan Kondisi Uighur ke Muhammadiyah.
Beberapa hari kemudian, Dubes Cina juga mengunjungi Muhammadiyah. Qian juga menekankan hal yang sama soal kebebasan beragama di negara tersebut. Dubes Qian juga melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Uighur.
(dari kiri) Anggota DPR Muzammil Yusuf, Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur Seyit Abdulkadir Tumturk dan Mantan Tahanan Uighur di Kamp Reedukasi Xinjiang Gulbahar Jelilova menjadi narasumber dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (12/1).
Di Beijing, Pemerintah Cina membuat program kunjungan ke Xinjiang. Cina mengundang sejumlah diplomat negara, termasuk Indonesia untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pewarta Indonesia dari Antara juga diundang untuk meliput serta melihat kamp Uighur.
Namun apa yang dicitrakan oleh pemerintah Cina lansung dibantah oleh aktivis Uighur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika