REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bidang Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia sangat menyayangkan tema HAM yang diharapkan akan dikupas secara tuntas dalam debat capres nanti justru dibatasi. Tema HAM tidak membahas kasus-kasus yang spesifik.

"Pembahasan kasus-kasus HAM ini alangkah baiknya tidak hanya dibahas pada tataran ide, namun ada pandangan dari kedua paslon yang perlu disampaikan," kata Putri dalam jumpa pers di kantor Kontras Jakarta, Jumat (11/1).

Menurut Putri, dengan materi yang dibatasi pembahasannya, maka calon pemilih tidak dapat memutuskan apakah materi-materi yang disampaikan pada debat capres ini bisa menajawab permasalahan di kemudian hari. "Terkait pelanggaran HAM berat masa lalu itu jadi permasalahan yang akan terus muncul, sudah 20 tahun dan belum juga diselesaikan sampai hari ini," ujar Putri pula.

Masyarakat membutuhkan jawaban yang konkret mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang hanya dapat dijelaskan melalui debat capres, kata Putri pula. "Kontras sungguh berharap dan menyarankan supaya debat capres nanti bisa menjadi ajang untuk menguji akuntabilitas, gagasan dan strategi konkret untuk penyelesaian kasus-kasus HAM," kata Putri lagi.

Putri juga menanggapi pemberian kisi-kisi pertanyaan pada debat capres-cawapres putaran pertama. Ia menilai debat capres-cawapres Pilpres 2019 putaran pertama merupakan ajang uji coba format debat dengan kisi-kisi.

"Saya melihat ini jadi ajang untuk uji coba, untuk melihat debat putaran pertama dengan metode-metode yang sudah disampaikan KPU, walaupun itu berdasarkan kesepakatan paslon dan sebagainya," ujar Putri.

Jika tidak berhasil maka KPU harus kembali ke format debat pada penyelenggaraan sebelumnya. "Kalau kemudian tidak berhasil maka pada debat capres selanjutnya yang materinya tidak terlalu sensitif mungkin akan menggunakan materi dan format yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya," ujar Putri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika