REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menawarkan solusi peningkatan ekonomi masyarakat jangka panjang untuk Kecamatan Sumur di Pandeglang, Banten. Daerah tersebut merupakan daerah penyangga kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ikut terkena dampak tsunami Selat Sunda yang terjadi 22 Desember lalu.
Solusi yang ditawarkan Siti adalah program kemitraan konservasi dan perhutanan sosial, mengingat sebagian masyarakat Kecamatan Sumur tinggal di desa penyangga TNUK. "Nanti akan dilihat master plan dan manajemen plan-nya, yang sudah harus dimasukkan di dalamnya Perhutanan Sosial dan kemitraan konservasi," tuturnya melalui siaran pers, Jumat (11/1).
Siti juga meminta Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno dan Kepala Balai TNUK Mamat Rahmat untuk merancang bisnis kemitraan antara masyarakat dengan pengelola konservasi. Di antaranya dengan membangun jasa wisata alam dan jasa tata air.
Untuk kelembagaannya, Siti menganjurkan agar dibentuk kelompok masyarakat dan usaha bidang jasa guna memenuhi kebutuhan kerja dan penghasilan. Saat ini, di TNUK, sudah terbentuk tujuh kelompok tani konservasi, dua kelompok sadar wisata, dua kelompok masyarakat pesisir, dan empat kelompok masyarakat tani madu hutan Ujung Kulon. "Saya berharap daerah yang indah ini dapat dikelola menjadi tujuan wisata seperti Bali dan Jogja," ucapnya.
Tsunami Selat Sundat dipastikan tidak berdampak signifikan terhadap kawasan taman nasional dan keberadaan Badak Jawa di Ujung Kulon. Tapi, bencana alam ini memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat sekitar. Di Kabupatan Pandeglang sendiri, sekitar 217 orang meninggal, 437 perahu dan kapal rusak, 334 rumah rusak total, dan 2.600 masyarakat mengungsi.
Saat meninjau dan berdialog dengan masyarakat korban tsunami pada Jumat, Siti datang bersama Ketua Komisi IV DPR RI Edhi Prabowo. Mereka berjanji mencarikan solusi terbaik terhadap permasalahan yang tengah di hadapi masyarakat. Saat ini yang dibutuhkan masyatakat adalah perbaikan jalan, air bersih, tempat tinggal dan mata pencarian.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian dan KLHK serta kementerian terkait guna percepatan penanganan dampak bencana. Edhi juga meminta pemerintah daerah setempat untuk segera mendata kerusakan akibat bencana dari sektor pertanian, kelautan dan perikanan. "Kita semua tidak ingin masyarakat berlama-lama larut dalam bencana, mari kita segera bersama-sama bangkit," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
