Jumat 11 Jan 2019 12:54 WIB

Temui Jokowi, GP Ansor: Kami Resah dengan Kelompok Radikal

GP Ansor menduga kelompok radikal sudah menyusup ke pejabat BUMN.

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Teguh Firmansyah
Jajaran pimpinan GP Ansor menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/1).
Foto: Sapto Andika Candra/Republika.co.id
Jajaran pimpinan GP Ansor menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/1).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jajaran pengurus dan pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor dari seluruh Indonesia menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/1) pagi ini.

Salah satu topik pembahasan yang disampaikan adalah adanya dugaan gerakan kelompok radikal yang menginduk pada salah satu pasangan calon presiden dan wapres.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyebutkan, mereka resah dengan adanya potensi aliran dukungan kelompok-kelompok radikal terhadap salah satu kontestan pilpres.

Ia menyebutkan, gerakan kelompok ini tersebar di sejumlah daerah di Indonesia terutama di Jawa Barat dan Riau. Di kedua wilayah tersebut, sebut Yaqut, gerakan kelompok radikal terkonsilidasi.

"Meka bukan merusak pemilu, namun mereka menginduk pada salah satu kontestan pemilu untuk masukkan agenda-agenda mereka. Ya dirikan Negara Islam lah, Khilafah Islamiyah, atau minimal mereka dirikan NKRI bersyariat," jelas Yaqut usai menemui Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (11/1).

Baca juga, Diterima Jokowi, Gus Yaqut: Kami Ingin Seperti Sahabat.

Meski menyebut bahwa ada sikap kelompok radikal yang menginduk pada salah satu paslon capres-cawapres, namun Yaqut tak ingin menyebut siapa paslon yang dimaksud.

Ia memilih menyebutkan bahwa Presiden merasa senang dengan masukan yang diberikan, karena gerakan kelompok radikal ini disinyalir sudah menyusup di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).  "Saya tak mau sebut itu (Prabowo-Sandi) namun faktanya ada. Bisa dirasakan lah, saya kira kawan-kawan wartawan juga tahu," katanya.

Selain ASN, Yaqut juga menyebut bahwa gerakan radikal sudah masuk di kalangan pejabat teras Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia meminta Presiden Jokowi tegas menindak orang-orang, terutama ASN dan pejabat BUMN, yang diketahui terlibat dalam gerakan radikal.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement