Kamis 10 Jan 2019 20:00 WIB

BPN Selidiki Sosok Tersangka Pembuat Hoaks Surat Suara

Riza menilai tersangka pembuat hoaks surat suara telah mencatut nama BPN.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bayu Hermawan
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria
Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tim dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga segera mencari tahu sosok Bagus Bawana Putra serta motif tersangka dugaan pembuat hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos tersebut. BPN menilai, Bagus telah mencatut nama BPN dan mengaku sebagai Ketua Koalisi Relawan Nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Baru dengar juga namanya, tim dari kami segera mencari tahu menyelidiki siapa orang ini, apa motifnya, apa bermaksud mengadu domba atau mendeskriditkan kami atau apa kami akan cari tahu," ujar Riza di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1).

Riza pun membuka kemungkinan BPN menempuh langkah hukum lanjutan atas pencatutan nama tersebut. Karena menurut Riza, tidak benar jika BPN maupun tim relawan BPN melakukan hoaks. Juru debat BPN itu menilai pencatutan tersebut telah merugikan timnya.

"Pasti kita akan mengambil langkah-langkah hukum terkait masalah-masalah yang ada apapun masalahnya," kata Riza.

Riza juga meminta kepolisian segera mengungkap pelaku secara tuntas agar tidak berkembang persepsi yang salah terhadap BPN. Ia juga menekankan agar polisi tetap netral dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami minta juga polisi segera mengungkap secara tuntas secara lengkap dan betul-betul dan kita minta  keadilan netralitas dari aparat," kata Riza.

Sebelumnya, Polisi berjanji bersikap netral politik dalam mengusut hoaks tujuh kontainer surat suara tercoblos. Hal ini terkait pengakuan tersangka Bagus Bawana Putra bahwa ia merupakan Ketua Koalisi Relawan Nasional pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Komitmen kami selalu menerapkan berdasarkan fakta hukum tidak melihat aliansi kanan kiri," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo, Kamis (10/1).

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement