REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebut kemacetan di wilayah Jabodetabek menimbulkan kerugian mencapai Rp 100 triliun. Angka itu lebih tinggi dari yang disebut oleh Presiden RI Joko Widodo pada saat usai melakukan rapat terbatas dengan beberapa kepala daerah wilayah Jabodetabek.
“Justru, kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden, dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi. Besar,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (9/1).
Pemerintah pusat juga sempat menunjukkan beberapa kasus mengenai pengaturan transportasi. Sehingga mereka menyadari betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta.
Oleh sebab itu, bila kewenangan yang tersebar itu berjalan sendiri-sendiri, maka integrasi transportasi tak kunjung tercapai. Pemerintah pusat, kata dia, meminta Anies dan kepala daerah lain untuk terkonsolidasi dan memiliki sumber daya.
“Salah satu alasan utamanya adanya wewenangnya dimiliki, tapi sumber daya tidak ada tidak bisa bergerak. Punya sumber daya tapi tidak punya wewenang,” ujar Anies.
Sehingga, pada rapat terbatas Selasa lalu, arahan pemerintah pusat kepada pihaknya adalah mengenai konsolidasi kepada DKI. Dia pun menyebut DKI siap untuk melakukan konsolidasi dalam integrasi transportasi di wilayah Jabodetabek.
Anies menuturkan, pada rapat terbatas itu dibicarakan tentang penggabungan transportasi jadi satu. Hal itu ditujukan agar perencanaan transportasi mencerminkan perencanaan kawasan.
Sehingga pemerintah provinsi (pemprov) DKI akan mengatur kawasan dengan pengaturan transportasi umum massal. Hal itu, ujarnya, akan sangat memudahkan.
Dia mencontohkan, pihaknya akan melakukan pengembangan transportasi seperti membangun banyak lahan parkir. Menurutnya, lahan parkir DKI bisa dibangun tak hanya di wilayah DKI, tapi juga bisa membangun di luar Jakarta.
“Meskipun yang bangun adalah DKI. Jadi kalau itu jadi satu kebijakan misalnya nih di daerah zona pusat kemacetan yang disitu sudah ada kereta MRT (Moda Raya Terpadu) misalnya, harga parkirnya ditinggikan lalu DKI bangun lahan parkir yang dekat dengan stasiun LRT (Lintas Rel Terpadu) atau MRT dengan harga parkir yang murah itu bisa. Karena kita satu badan bisa lakukan itu,” jelas dia.
Analis Kebijakan Transportasi dan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Azas Tigor Nainggolan meminta kepada pemprov DKI Jakarta untuk segera membangun integrasi layanan transportasi umum massal di Jakarta. Sehingga, jalan mudah diakses dan jadi pilihan bertransportasi masyarakat.
“Jangan seperti sekarang. Pemprov Jakarta belum juga membangun sistem integrasi menyeluruh transportasi umum massal di Jakarta. Harusnya pemprov Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) membangun integrasi layanan transportasi umum massal di Jakarta dan kota di sekitarnya,” kata Tigor dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Rabu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
