REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Airlangga (Unair) Suko Widodo mengomentari keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memberikan daftar pertanyaan kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum debat Pilpres berlangsung. Menurutnya, bocoran pertanyaan bisa membuat jawaban yang diberikan capres-cawapres kurang spontan dan mengurangi gereget atau semangat.

"Dengan model pertanyaan seperti ini, tampaknya ada kesan kurang 'spontan' yang bisa mengurangi gereget debat," kata Suko melalui pesan singkatnya, Selasa (8/1).

Menurut Suko, untuk menguji kapasitas capres-cawapres, penyelenggara debat, dalam hal ini KPU, sebetulnya cukup memberikan rambu materi atau tema saja. Menurutnya, tidak perlu harus membocorkan pilihan pertanyaan yang disipapkan dalam debat tersebut.

"Sebetulnya penyelenggara cukup memberikan rambu materi atau tema saja. Tak perlu harus menyediakan pilihan pertanyaan yang disipapkan," ujar Suko.

Suko mengatakan, debat adalah aktivitas komunikasi yang tujuan akhirnya mencari pengaruh dan dukungan audience. Menurutnya, memang banyak model debat, tergantung dari pilihan penyelenggara.

Namun, kata dia, yang perlu diingat, debat merupakan sarana untuk 'menguji' kualitas peserta, mulai dari pesan visinya, dan argumentasi yang mendasarinya, serta mempertahankan kualitas gagasannya 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum debat pilpres berlangsung. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan pemberian daftar pertanyaan itu agar calon presiden dan wakil presiden dapat menjawab pertanyaan secara mendetail.

Ikuti Whatsapp Channel Republika