REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso akan meminta BPN DKI Jakarta menghentikan langkah kontraproduktifnya. Terutama, setelah mereka melaporkan KPU kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Saya akan memberitahu untuk menurunkan langkah-langkah kontraproduktif hanya karena ketidaktahuan mereka. Kalau intinya BPN DKI mau menggugat KPU karena dianggap tidak adil, maka saya akan menjelaskan kepada mereka," ujar Priyo seusai menghadiri rapat bersama KPU dan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf di KPU RI, Jakarta, Senin (7/1).

Sebelumnya, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno wilayah DKI Jakarta melaporkan Komisi Pemilihan Umum RI kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas keputusan tidak memfasilitasi penyampaian visi misi capres-cawapres.

Mereka merasa sangat dirugikan atas pembatalan KPU memfasilitasi penyampaian visi-misi pasangan calon.

Priyo mengatakan selaku wakil BPN yang ditugaskan mengikuti rapat bersama KPU dan TKN, dirinya melihat sampai saat ini KPU masih bersikap profesional.

Soal visi-misi pasangan calon yang akan disampaikan masing-masing timses, kata Priyo, memang telah disepakati bahwa akan disampaikan masing-masing pasangan calon dengan penyelenggaraan sendiri-sendiri, namun tetap pada batasan-batasan yang diberikan KPU RI.

"Yang terjadi adalah kesepakatan kedua pihak bahwa tanggal 9 Januari akan dilaksanakan (pemaparan visi misi) oleh masing-masing pasangan, tapi dengan batasan yang nanti akan disampaikan KPU RI," ujar dia.

Priyo menekankan keputusan itu bukan kesalahan KPU RI. "Untuk konteks ini mohon maaf kami bela KPU karena kami yang ikut rapat. Untuk sementara sampai hari ini, saya tidak enak hati kalau KPU sampai di-'bully' karena berikhtiar bersikap adil. Kami belum melihat KPU tidak adil per hari ini, dan saya doakan KPU tetap bertahan independensinya sampai pilpres, pileg selesai," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika